Yanuardi Syukur. Foto: Doc. Pribadi/Istimewa
Oleh: Yanuardi Syukur
Dosen Antropologi Universitas Khairun, Alumni Short Course “Foreign Policy: Strategic Equilibrium in the Indo-Pacific” Griffith University, Australia.
“Kami tidak mengambil tindakan ofensif terhadap Iran, dan kami jelas tidak mengerahkan pasukan Australia di darat di Iran.”
Demikian tegas Perdana Menteri Anthony Albanese saat mengumumkan pengiriman aset militer ke Timur Tengah pekan lalu. Pernyataan ini terus diulang, seolah dengan mengatakannya cukup untuk membedakan antara keterlibatan militer dan perang. Namun realitas berbicara dengan bahasa yang berbeda.
Ria Pandey, Nathan Schmidt, dan Joseph Olbrycht-Palmer di News.com.au (10 Maret 2026) mengkonfirmasi bahwa pesawat pengintai E-7A Wedgetail telah lepas landas dari Pangkalan RAAF Williamtown menuju Teluk, diawaki 85 personel militer. Gordon Arthur di Defense News (10 Maret 2026) mengungkapkan bahwa tiga awak kapal selam Australia berada di atas kapal selam Amerika yang menembakkan torpedo ke fregat Iran IRIS Dena. Stephen Dziedzic di ABC News (10 Maret 2026) mengutip para pakar hukum yang memberikan jawaban tegas bahwa Australia secara hukum kini menjadi pihak dalam konflik.
Di tengah berbagai fakta tersebut, saya melihat setidaknya lima persoalan mendasar yang patut diperhatikan, terutama oleh Australia.
Pertama, tentang kegagalan komunikasi publik.
Dan Jervis-Bardy dan Sarah Basford Canales di Guardian (10 Maret 2026) mengungkapkan bahwa anggota parlemen Partai Buruh sendiri merasa gelisah. Hanya beberapa jam setelah serangan AS-Israel pada 28 Februari, Albanese, Wong, dan Marles mengeluarkan pernyataan mendukung tindakan Amerika “mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.” Tidak ada referensi tentang hukum internasional atau tatanan berbasis aturan. Sekitar 48 jam kemudian, faksi kiri Partai Buruh mengadakan debat “sengit” tentang posisi pemerintah.
Profesor Don Rothwell dari Australian National University menegaskan bahwa perbedaan ofensif-defensif tidak memiliki kekuatan hukum signifikan. Setiap personel Australia di Wedgetail atau di kapal selam AS adalah kombatan dan “target sah” bagi Iran. Lara Khider dari Australian Centre for International Justice memperingatkan bahwa “bahkan pengiriman yang dibingkai sebagai defensif, seperti pengintaian atau berbagi intelijen, dapat berkontribusi pada partisipasi suatu negara dalam permusuhan.”
Kedua, tentang ironi di saat sekutu menunjukkan kelemahan.
Antoun Issa dalam tulisannya “Signs of US weakness as Australia deploys to Iran war” (11 Maret 2026) mengajukan perspektif yang mengkhawatirkan. Iran mengklaim telah menghantam 27 pangkalan AS di kawasan. Analis George Washington University, Marc Lynch, menggunakan kata “impotence” (tidak berdaya) untuk menggambarkan ketidakmampuan AS melindungi Selat Hormuz.
Laporan menyebut AS kehilangan peralatan militer senilai miliaran dolar, termasuk radar THAAD dan jet tempur F15. Dalam waktu seminggu, negara adidaya itu meminta bantuan dari Ukraina—negara yang selama setahun terakhir terus dikecam Trump—dan dari Australia. Senator David Shoebridge mengingatkan bahwa “setiap aset militer yang dikirim Buruh ke Teluk membebaskan aset AS dan Israel untuk melanjutkan serangan ilegal terhadap Iran.” Di tengah tanda-tanda kerapuhan sekutu utamanya, Australia justru semakin dalam terlibat.
Ketiga, tentang risiko respons Iran yang nyata.
Berdasarkan pola serangan Iran selama sepuluh hari terakhir, setidaknya ada empat skenario yang perlu diwaspadai oleh Australia. Pertama, serangan siber terhadap infrastruktur kritis Australia—jaringan listrik, sistem perbankan, pelabuhan. Juru bicara Garda Revolusi, Ali Mohammad Naeini, sebelumnya mengklaim telah melancarkan ribuan kampanye pengaruh dan propaganda secara daring. Kedua, serangan terhadap 115.000 warga Australia di Timur Tengah, termasuk 24.000 di UEA. Kapal-kapal dagang Australia di Selat Hormuz juga berisiko tinggi. Ketiga, serangan langsung terhadap personel Wedgetail sebagai target sah. Keempat, tekanan diplomatik multilateral. Risiko-risiko ini tidak boleh dianggap remeh.
Keempat, tentang dampak di kawasan Indo-Pasifik.
Pengiriman 85 personel dan aset Wedgetail ke Timur Tengah mengurangi kapasitas Australia memantau lingkungan strategisnya sendiri. Di saat ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat, berkurangnya fokus pertahanan ke kawasan dapat dimanfaatkan oleh aktor lain.
China pasti akan mencermati keterlibatan Australia ini. Beijing selama ini mengkritik AUKUS sebagai bentuk mentalitas Perang Dingin. Keterlibatan Canberra di Timur Tengah hanya akan mengokohkan persepsi bahwa Australia adalah bagian integral dari upaya Amerika mempertahankan hegemoni globalnya. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina mungkin mulai mempertanyakan prioritas Australia.
Kelima, tentang kegagalan belajar dari sejarah.
Kelompok akar rumput Labor Against War mengecam keputusan ini sebagai pengulangan kesalahan perang Irak 2003. Mosi mereka menyatakan bahwa dukungan terhadap perang adalah “kesalahan besar yang melanggar prinsip-prinsip dasar Partai Buruh.”
Presiden Israel Isaac Herzog, dalam wawancara dengan 7News, menggambarkan perang sebagai “proses bersejarah” dan menyatakan Israel adalah “kekuatan kebaikan.” Namun ketika 27.000 penerbangan telah dibatalkan, 115.000 warga Australia diminta pulang, dan para pakar hukum internasional berbicara tentang pelanggaran piagam PBB, narasi “kekuatan kebaikan” terdengar semakin hampa, apalagi Israel jelas-jelas terlibat dalam tindakan genosida.
Saya teringat pada kata-kata Albert Einstein yang pernah mengatakan, “I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.” (Aku tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia III, tapi Perang Dunia IV akan diperangi dengan tongkat dan batu.) Sebuah peringatan tentang betapa absurdnya perang modern yang hanya menyisakan kehancuran.
Kita berharap Australia tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam perang di Iran. Lebih bagus berfokus bagaimana menciptakan perdamaian bagi para pihak yang terlibat perang.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Maluku Utara memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap…
Seorang wisatawan asal Prancis menjadi korban pencurian saat berlibur di Halmahera Barat, Maluku Utara. Peristiwa…
Upaya praperadilan yang diajukan dua tersangka kasus bom ikan terhadap tim penyidik Direktorat Polisi Perairan…
Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, bersama Istrinya, Surati Kene, menggelar buka puasa bersama…
Sejumlah wartawan di Kota Ternate yang sebelumnya melaporkan bos Malut United, David Glen Oie ke…
Ketua DPRD Provinsi, Iqbal Ruray, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang…