Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Genjot Capaian Program hingga Akhir 2025

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi capaian program kerja bidang kehumasan demi hasil maksimal hingga akhir 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, Senin, 14 Juli 2025.

“Saya optimis target-target kerja dapat tercapai di akhir tahun. Saat ini semuanya masih on the track dan mendukung tujuan jangka menengah,” ujar Harison dalam pemaparannya secara daring.

Pada Triwulan II, Biro Humas dan Protokol menetapkan sejumlah rencana strategis, antara lain:

1. Mempertahankan predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong lebih banyak satuan kerja meraih predikat serupa;
2. Meningkatkan indeks pengelolaan pengaduan baik di pusat maupun daerah;
3. Menembus tiga besar Share of Voice (SOV) pemberitaan nasional tahun 2025;
4. Meningkatkan jumlah pengikut media sosial: 1 juta followers di Instagram, 100.000 di TikTok, dan 80.000 subscribers di YouTube.

Capaian kinerja Biro Humas dan Protokol selama Triwulan II menunjukkan tren positif. Beberapa indikator yang berhasil melampaui target antara lain:

1. Layanan Perkantoran: 100% (target 100%)
2. Ketatausahaan dan Keprotokolan Pimpinan: 100% (target 100%)
3. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat: 102,39% (target 95%)
4. Layanan Informasi Publik: 82,49% (target 95%)
5. Strategi Komunikasi Publik: 82,26% (target 50%)

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengapresiasi kinerja Biro Humas dan Protokol yang berhasil meraih nilai AA dalam penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Capaian ini menempatkan Biro Humas dan Protokol sejajar dengan unit-unit berprestasi lainnya seperti Ditjen Tata Ruang, Biro Hukum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

“Kami harap capaian SAKIP ke depan dapat terus ditingkatkan, minimal meraih nilai A,” kata Andi.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam penanganan pengaduan publik. “Kami sarankan agar sosialisasi kepada satuan kerja daerah menekankan pentingnya pelayanan yang responsif, baik melalui WhatsApp maupun secara langsung,” tambahnya.

Sesi evaluasi daring ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Nugraha, Kepala Pusdatin I Ketut Gede Ary Sucaya, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Sri Yanti Achmad.