Acara yang berlangsung di ruang meting kantor bupati ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Foto: Aswan/cermat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar rekonsiliasi dan konsolidasi dalam rangka percepatan penyusunan laporan barang milik daerah (BMD) tahun anggaran 2024.
Acara yang berlangsung di ruang meting kantor bupati ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Kepala bidang Aset BPKAD Pulau Morotai, Ismail Saleh, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan setiap OPD menyiapkan data terkait aset yang dimiliki sebagai bagian dari persiapan penyusunan laporan.
“Tujuannya adalah agar masing-masing OPD menyiapkan data laporannya terkait aset. Laporan ini akan digunakan dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD),” kata Ismail, Selasa, 7 Januari 2024
Ismail Bilang, giat ini juga menjadi momen untuk memberikan pendampingan kepada pengurus barang di masing-masing OPD.
“Kami memprioritaskan pengurus barang agar memahami apa saja yang kurang dalam data aset mereka. Kami akan memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi,” jelasnya.
Ia menegaskan, rekonsiliasi ini menjadi bagian penting dari persiapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk pemeriksaan oleh BPK.
“Semua OPD harus melaporkan data barang, baik barang baru maupun lama. Barang lama yang tidak lagi digunakan akan dihapus atau diganti dengan barang baru. Ini semua untuk memastikan laporan BMD tersusun dengan baik dan sesuai standar,” tandasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset.
“Selain untuk memastikan laporan BMD, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset daerah,” katanya.
Penulis: Aswan Kharie
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…
Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…