Bupati Halmahera Utara Didesak Copot Pj Kades Gorua Selatan

Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, didesak copot Penjabat (Pj.) Kepala Desa Gorua Selatan, Ikra Popondo. Desakan ini muncul dari warga yang menilai kinerja Pj. Kades tidak transparan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Selain dinilai tidak terbuka dalam penggunaan anggaran, Pj. Kades juga disebut jarang berada di kantor desa, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Salah satu pemuda Gorua Selatan, Alan Kadjim, mencontohkan ketidaktransparanan tersebut dalam pengadaan empat unit tenda (tenti) dan 200 unit kursi.

“Dalam salah satu forum, ketika ada pemuda yang menanyakan soal anggaran, Pj. Kades menolak memberikan penjelasan,” ujarnya, Minggu, 15 Juni 2025.

Alan juga menyoroti penyaluran bantuan pangan kepada petani, nelayan, dan peternak yang bersumber dari 20 persen Dana Desa. Dari informasi yang diperoleh, anggaran bantuan sebesar Rp89 juta, namun warga hanya menerima Rp900 ribu per orang, dengan total penerima sekitar 50 orang.

“Kalau dihitung, dana yang disalurkan tidak sesuai dengan total anggaran. Lalu, ke mana sisa anggarannya?” tanyanya.

Ia juga menambahkan bahwa pembagian bantuan pangan tidak tepat sasaran. “Ada warga yang tidak punya lahan atau kebun malah menerima bantuan, ini sangat disayangkan,” katanya.

Hal senada disampaikan Risaldi Raja Guru, pemuda Gorua Selatan lainnya. Ia mempertanyakan kualitas dan transparansi pengadaan empat unit tenda oleh pemerintah desa.

“Tendanya kecil, terpalnya lebih kecil lagi. Tapi ketika ditanya, pihak desa tidak mau menjelaskan detail anggarannya,” keluh Risaldi.

Ia juga membandingkan dengan Pj. Kades sebelumnya yang dianggap lebih aktif, termasuk dalam koordinasi pemasangan lampu jalan. Saat ini, lampu jalan di Gorua Selatan tidak lagi berfungsi, dan tidak ada upaya perbaikan dari Pj. Kades yang sekarang.

“Atas dasar itu, kami sebagai warga meminta Bupati segera mencopot Pj. Kades yang sekarang dan menggantinya dengan sosok yang lebih kompeten dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pengadaan tenda dan kursi, Pj. Kades Ikra Popondo menyatakan bahwa semua sudah sesuai prosedur.

“Ukuran tendanya 4×6 meter, itu bukan kecil. Hanya saja terpalnya memang kecil, nanti kami akan adakan lagi,” jelasnya.

Namun saat ditanya mengenai anggaran bantuan pangan, Ikra enggan memberikan keterangan dan menyarankan wartawan untuk menghubungi Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

“Nanti tanya langsung ke Ketua TPK saja,” ujarnya singkat.