News

Dua Bumdes di Morotai Dapat Dukungan Kelembagaan dari Kementerian Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi melalui Direktorat Pengembangan Kelmbagaan Ekonomi resmi menandatangani kontrak bantuan kelembagaan untuk dua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di kawasan Transmigrasi Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Rabu, 3 Desember 2025.

Rony, perwakilan dari Direktorat Pengembagan Kelembagaan Ekonomi, mengatakan bahwa penandatanganan kontrak tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Morotai sebelumnya.

“Kami dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kementrian Transmigrasi pada hari ini melakukan tanda tangan kontrak untuk bantuan kelembagaan di kawasan transmigrasi Morotai,” ujarnya.

Ia bilang, dua bumdes yang mendapat bantuan adalah Poporoci dari Desa Aha dan Hipakaremi dari Desa Joubela.

“Kebetulan sudah kami proses tadi tanda tangannya, dan hal ini bertujuan untuk membantu kelembagaan di kawasan transmigrasi, dimna Morotai menjadi salah satu fokus kami tahun ini,” jelasnya.

Ia berharap, bantuan tersebut dapat memperkuat perekonomian masyarakat serta memperluas usaha yang dijalankan Bumdes di kawasan transmigrasi Morotai.

“Semoga bantuan kelembagaan ini dapat membantu pembangunan ekonomi baru dan mengembangkan usaha dari kelembagaan, terutama di kawasan transmigrasi Morotai,” kata Rony.

Selain Morotai, kata dia, tahun ini ada tiga kawasan transmigrasi lain di Maluku Utara yang juga menjadi fokus program, yaitu Toliwang, Payahe, dan Nusliku Bacan.

“Jadi bukan hanya Morotai, ada juga di Toliwang, Payahe, dan Nusliku Bacan. Karena tahun ini ada empat titik yang menjadi lokus kami di Maluku Utara,” katanya.

Terkait besaran bantuan yang diberikan, Rony bilang, jumlahnya disesuaikan dengan proposal dari masing-masing Bumdes.

“Besaran anggaran bantuannya menyesuaikan dengan proposal bantuan dari Bumdes sendiri. Misalnya permohonan bantuannya Rp50 juta, maka kami bantu Rp50 juta. Dan kalau permintaannya lebih, maka kami coba akomodir sesuai juknis yang sudah ditentukan,” tutupnya.

redaksi

Recent Posts

Begini Respons Terpadu NHM dalam Penanganan Karhutla di Gosowong

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mengerahkan tim tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan…

8 jam ago

Ipda Imam Pimpin Polsek Wasile Selatan, Peredaran Miras Jadi Perhatian

Ipda Imam Eko Akbar Yudha resmi menjabat sebagai Kapolsek Wasile Selatan, Polres Halmahera Timur, menggantikan…

10 jam ago

Mantan Bupati Halteng Dilaporkan ke Polda Malut, Dugaan Penipuan Rp3,05 Miliar

Mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) berinisial EL alias Elang dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum…

1 hari ago

Safri Abdul Muin Pimpin Kejari Morotai, Diminta Kawal Pembangunan Bebas Korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulau Morotai kini dijabat Safri Abdul Muin. Ia resmi menggantikan Dr.…

1 hari ago

BBM Langka di Pulau Taliabu, Dijual Rp35ribu Perliter

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Pulau Taliabu, Maluku Utara, kehabisan stok…

1 hari ago

Imbas Kenaikan Dollar, PAD di Pulau Taliabu Melemah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Pulau Taliabu, Maluku Utara…

1 hari ago