Konvensi: Ruang Kolaborasi untuk Masyarakat Sipil dan Keanekaragaman Hayati Malut

Kerusakan ekologis yang kian masif di Maluku Utara memantik gelombang kolaborasi dari berbagai elemen. Menjawab tantangan tersebut, lembaga masyarakat sipil menginisiasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Masyarakat Sipil 2025 sebagai ruang dialog setara untuk menyelamatkan lingkungan bumi Moloku Kie Raha.

Konvensi yang berlangsung di Hotel Emerald, Kota Ternate, selama dua hari sejak Rabu hingga Kamis 3 sampai 4 Desember2025 ini dihadiri lintas sektor. Mulai dari perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat, akademisi, jurnalis, hingga kalangan mahasiswa.

Mereka melebur dalam satu ruang, menyuarakan gagasan pengelolaan Kehati, sekaligus mendorong percepatan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Maluku Utara.

Perwakilan Burung Indonesia, Benny Aladin, yang juga menjadi salah satu lembaga inisiator menjelaskan, konvensi ini lahir dari kebutuhan mendesak akan adanya ruang perjumpaan yang inklusif bagi pejuang lingkungan.

“Konvensi ini ada karena kebutuhan lembaga masyarakat sipil sebagai ruang dialog dalam posisi yang setara serta dalam nuansa bersahabat untuk saling berbagi, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” ujar Benny saat memberikan keterangan pada Rabu, 3 Desember 2025.

Bagi para pegiat lingkungan, konvensi ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum konsolidasi gerakan yang lebih besar demi membentengi alam Maluku Utara dari ancaman ekstraksi dan deforestasi.

Respons Pemerintah dan Suara dari Akar Rumput

Upaya kolaboratif ini mendapat sambutan positif dari pihak birokrasi. Mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir mengapresiasi langkah taktis yang diambil oleh koalisi masyarakat sipil tersebut.

“Penting bagi kita agar memahami penyelamatan keanekaragaman hayati dari adanya potensi kerusakan lingkungan yang berdampak. Konvensi ini akan menjadi jawaban atas persoalan tersebut,” tutur Samsuddin.

Meski demikian, pekerjaan rumah terbesar justru datang langsung dari jeritan masyarakat adat di akar rumput yang ruang hidupnya kian terjepit.

Alpun Hadi (45), perwakilan masyarakat adat Tobelo Dalam yang jauh-jauh datang menghadiri konvensi, menitipkan harapan besar agar pemerintah tidak menutup mata terhadap konflik agraria yang mereka hadapi di dalam hutan.

“Kami berharap kepada pemerintah agar ada tanggapan supaya kami tidak berkonflik dalam mengelola hutan, serta hutan kami terjaga dengan baik karena sumber air kami berasal dari sana,” ungkap Alpun lirih.

Untuk diketahui, Konvensi Kehati dan Masyarakat Sipil 2025 ini diinisiasi oleh kongsi tiga lembaga yang konsisten mengawal isu lingkungan dan kemanusiaan di Maluku Utara, yakni Burung Indonesia, Fala Lamo, dan Save Halmahera.

Melalui pertemuan dua hari ini, koalisi berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret guna mendorong kebijakan perlindungan ekologi yang berkeadilan serta pengakuan legal atas hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.