Gelar Demo, Nelayan Morotai Desak Dua Kepala Dinas Dicopot

Puluhan nelayan Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati setempat pada Senin, 25 Agustus 2025.

Massa mengatasnamakan Aliansi Nelayan Menggugat itu menuntut pemerintah daerah menyelesaikan sejumlah masalah, termasuk mencopot dua kepala dinas.

Dalam orasi yang disampaikan, mereka menyoroti anjloknya harga ikan dan kelangkaan BBM bersubsidi yang menyulitkan nelayan.

Ketua Nelayan Kecamatan Morotai Timur, Yanto Ali, menegaskan bahwa kondisi ini membuat nelayan semakin terhimpit.

“Harga ikan turun, sementara harga BBM tidak sesuai subsidi. Ini jelas membuat kami para nelayan menderita. Kami minta Bupati dan Wakil Bupati bertindak tegas membrantas mafia BBM,” ujarnya saat berorasi.

Selain itu, ia juga menuding masuknya kapal-kapal pakura milik PT. Nutrindo ke wilayah tangkap nelayan lokal semakin memperparah kondisi. Kapal yang seharusnya beroperasi di atas 60 mil laut, kata dia, justru sering terlihat di radius 5-12 mil.

“Ini menganggu aktivitas nelayan lokal, dan kalau tidak segera ditindak, maka konflik di laut bisa saja terjadi antara nelayan morotai dengan kapal-kapal PT. Nutrindo,” tegasnya.

Dalam sepuluh poin tuntutan yang mereka suarakan, nelayan juga mendesak pencopotan dua pejabat di lingkup Pemda Morotai, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Perindagkop. Mereka menilai kedua pejabat tersebut gagal memberikan solusi terhadap kesulitan nelayan.

Berikut sepuluh tuntutan yang disampaikan nelayan:

1. Naikan harga ikan
2. Kelangkaan BBM bersubsidi
3. Tertibkan kapal berukuran besar Pakura yang melewati batas kesepakatan
4. Tolak PT. Nutrindo
5. Copot Kadis Perikanan dan Kelautan
6. Copot Kadis Perindagkop
7. Desak Polda Maluku Utara, tangkap mafia BBM
8. Hentikan praktek ilegal fishin
9. Hadirkan pabrik Es terhadap nelayan lokal
10. Desak Polda Maluku Utara dan Pemda, segera hentikan aktivitas kapal Pakura