Hadiri Rakornas Keuangan Daerah, Bupati Haltim Tegaskan Komitmen Akuntabilitas APBD

Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang mengusung tema “Optimalisasi Pelaksanaan APBD TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027”.

Kegiatan berskala nasional ini berlangsung di Ballroom Gamalama, Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis, 29 Januari 2026.

Rakornas tersebut dihadiri Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, dan Kepala Inspektorat dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Sejumlah lembaga strategis turut memberikan pemaparan materi, di antaranya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dirjen Bina Pembangunan Daerah, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Rakornas secara resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Drs. Agus Fatoni, yang ditandai dengan prosesi pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Sesuai agenda, Rakornas digelar selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Januari 2026, dan dipusatkan di Sahid Bella Hotel Ternate.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menegaskan bahwa Rakornas ini memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Rakornas ini memberikan penguatan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi landasan awal dalam penyusunan APBD Tahun 2027,” ujar Ubaid.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menekankan pentingnya disiplin fiskal serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di daerah.

“Rakornas ini menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus berbasis kinerja, dengan output dan outcome yang terukur serta selaras dengan regulasi. Tidak ada lagi ruang bagi perencanaan yang tidak terhubung langsung dengan prioritas pembangunan,” tegas Ricky.

Ia menambahkan, ke depan Pemkab Halmahera Timur akan memperkuat fungsi pengendalian internal dan pengawasan lintas OPD guna memastikan realisasi anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami mendorong seluruh OPD untuk lebih disiplin dalam perencanaan, mempercepat realisasi belanja yang produktif, serta meminimalkan potensi penyimpangan melalui penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan,” pungkasnya.