News

Hak Pekerja Belum Dibayar, Dua RKB SMAN 1 Taliabu Dipalang, Ini Penjelasan Kepsek

Dua Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri 1 Pulau Taliabu, Maluku Utara, dipalang oleh sejumlah pekerja akibat belum dibayarkannya upah mereka.

Proyek pembangunan RKB tersebut dikerjakan oleh CV Annizart General dengan anggaran sebesar Rp2,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara. Meski pembangunan diklaim telah rampung pada Februari 2026, masih ada sejumlah kewajiban yang belum diselesaikan.

Beberapa di antaranya mencakup biaya retasi truk, material pasir, serta gaji pengawas lokal di lapangan. Kondisi ini memicu kekecewaan para pekerja dan pihak terkait, hingga akhirnya mereka melakukan pemalangan terhadap dua ruang kelas tersebut sebagai bentuk protes.

Anto, selaku pengawas lapangan, mengaku pihaknya merasa dirugikan dan menyebut aksi pemalangan sebagai langkah terpaksa demi menuntut hak yang belum dibayarkan, khususnya jasa mobil dan upah kerja.

Ia juga meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, segera memanggil instansi terkait dan pihak kontraktor untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar aktivitas sekolah dapat kembali normal.

“Kami berharap Gubernur bisa memanggil pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kami juga punya kebutuhan hidup dan tanggungan keluarga, termasuk biaya pendidikan,” ujar Anto, Senin, 27 April 2026.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Pulau Taliabu, Dahlan Fazir, menegaskan pihak sekolah tidak terlibat dalam persoalan tersebut. Ia menyebut pemalangan merupakan urusan antara pekerja dan kontraktor.

“Kami hanya penerima manfaat. Namun, sebaiknya tidak dilakukan pemalangan karena ini persoalan antara penyedia dan pekerja,” katanya.

Ia menambahkan, bangunan RKB tersebut bahkan telah diresmikan dan pelakatnya sudah ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara. Menurutnya, penyelesaian hak pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan instansi terkait.

Meski demikian, Dahlan mengaku sebenarnya pihak sekolah bisa saja membuka palang tersebut. Namun, ia memilih menunggu hingga persoalan antara pekerja dan kontraktor diselesaikan.

“Kalau mau dibuka sebenarnya bisa saja, tapi kami menghargai proses penyelesaian masalah mereka. Dari sisi sekolah, tidak ada persoalan,” tutupnya.

redaksi

Recent Posts

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

7 jam ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

12 jam ago

Kantongi 20 Rekomendasi, Muhammad Rifandy Bidik Ketua PSSI Malut

Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…

16 jam ago

Dibo-Dibo

Pada pagi ketika Mina mengatakan ingin berhenti kuliah, Ema sedang suntuk memilah ikan-ikan segar. Ia…

17 jam ago

NHM Peduli Santuni 25 Anak Yatim dan Yatim Piatu di Halmahera Utara

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…

19 jam ago

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…

19 jam ago