Hari Anti Tambang, Warga Teluk Weda Suarakan Bahaya Kerusakan Lingkungan

Aliansi warga di Teluk Weda bersama Gerakan Save Sagea dan warga Lelilef Woebulen menggelar aksi simbolik di berbagai titik wilayah Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis, 28 Mei 2026. Aksi yang bertepatan dengan Hari Anti Tambang (HATAM) 2026 ini menyuarakan penolakan terhadap kehancuran ruang hidup warga di balik narasi “transisi energi” pemerintah.

Massa aksi melakukan long march mulai dari Puncak Kawinet di Desa Sagea wilayah yang tak jauh dari operasi PT Mining Abadi Indonesia (MAI) selaku kontraktor PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia, lalu bergerak ke pesisir Desa Lelilef, pesisir Desa Gemaf, Jembatan Sungai Ake Kobe, Bukit Dua Jari di Lokulamo, hingga kawasan industri raksasa PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo.

Tidak hanya itu, bentangan protes juga dilakukan di depan Tsingshan Tower, gedung ikonik di dalam kawasan industri Weda Bay.

Aktivis Save Sagea sekaligus perwakilan Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera, Rifya Rusdi, menegaskan bahwa pemilihan Tsingshan Tower memiliki makna simbolik yang mendalam. Gedung tinggi tersebut dinilai sebagai simbol angkuhnya kuasa modal yang mengendalikan jaringan industri ekstraktif di bumi Halmahera.

“Dari pusat itulah kebijakan penaklukan industri nikel dirancang. Ruang hidup warga diatur, dan masa depan komunitas lokal dipertaruhkan hanya demi rantai pasok global,” ujar Rifya.

Ekspansi industri nikel global ini dinilai kian brutal. Benteng-benteng ekologis Halmahera Tengah seperti Karst Sagea, Gua Boki Moruru, hingga Telaga Yonelo yang menjadi urat nadi kehidupan warga Desa Sagea dan Desa Kiya kini berada di ujung tanduk akibat perluasan tambang nikel dan batu gamping.

Alih-alih membawa kesejahteraan, kehadiran industri raksasa seperti PT IWIP justru memorak-porandakan wilayah pesisir melalui reklamasi masif dan pengoperasian PLTU batu bara (captive).

Idris Bakri, warga Lelilef Woebulen, membeberkan bagaimana laut tempat nelayan mencari nafkah kini telah berubah fungsi menjadi koridor logistik industri yang sibuk oleh kapal pengangkut ore dan tongkang batu bara.

“Kondisi air kian keruh, sedimentasi tinggi, dan tangkapan nelayan turun drastis. Kami harus melaut lebih jauh dengan risiko keselamatan yang tinggi,” keluh Idris.

Dampak ini bukan lagi sekadar prediksi, melainkan pemandangan sehari-hari yang harus ditelan warga. Debu industri mengepung pemukiman, atap rumah hancur karena korosi, banjir lumpur kerap mengintai, serta air sumur bor warga sudah tidak lagi layak dikonsumsi. Krisis ini juga memicu lonjakan penyakit pernapasan (ISPA) hingga ancaman paparan zat berbahaya seperti merkuri dan arsenik.

Kondisi serupa terjadi di hulu Sungai Ake Kobe yang rusak parah akibat pembukaan hutan, mengancam pasokan air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.

Dalam aksi HATAM ini, massa juga menyuarakan solidaritas mendalam bagi Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa yang ruang hidupnya terus digerus oleh konsesi tambang nikel. Hutan adat mereka dibabat, memaksa mereka terasing di tanah sendiri atau berakhir dikriminalisasi saat mencoba mempertahankan haknya.

Aksi ini mengkritik keras narasi “transisi energi bersih” dan “ekonomi hijau” yang kerap digaungkan pemerintah dan korporasi kendaraan listrik global. Bagi warga Weda, jargon tersebut hanyalah pembungkusan palsu dari sebuah perusakan.

“Tidak ada yang benar-benar hijau dari industri yang dibangun di atas perusakan hutan, pencemaran laut, perampasan tanah, dan penghancuran Masyarakat Adat. Kami menegaskan bahwa nikel Halmahera adalah nikel kotor yang lahir dari pelanggaran HAM!” tegas massa aksi lewat pernyataan sikapnya.

Warga Halmahera Tengah, bersama JATAM Maluku Utara, dengan tegas menyatakan menolak Teluk Weda dijadikan sebagai “zona pengorbanan” (sacrifice zone) demi memenuhi gaya hidup ramah lingkungan masyarakat global lewat baterai kendaraan listrik. Mereka menuntut masa depan yang adil tanpa harus mengorbankan petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat di bumi Halmahera.