HMI Desak DPRD Ambil Langkah Atasi Kelangkaan BBM di Maluku Utara

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di hampir setiap kabupaten dan kota di Maluku Utara telah memicu kritik dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate.

Ketua umum HMI Cabang Ternate, Supriadi menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara tidak menunjukkan tanggung jawab dalam menangani masalah tersebut.

“Ketidakmampuan Pemprov dan DPRD dalam mengawasi distribusi BBM, sehingga menyebabkan kelangkaan. Kami khawatir jangan sampai terjadi praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Adi, sapaan karib Ketum HMI.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial, transportasi, dan operasional usaha kecil menengah. Jangan heran, kalau ada protes warga di seputaran SPBU, pelabuhan speed boat, dan beberapa tempat lainnya.

“Berdasarkan kajian HMI Cabang Ternate, ada distribusi yang tidak merata. HMI pun merasa lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penimbunan, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan besar bagi segelintir orang,” ungkapnya.

Belum lagi, kata ia, sejauh ini kurangnya kebijakan strategis, langkah konkret dari Pemprov untuk menangani masalah kelangkaan BBM ini, baik di Ternate, Halteng, Haltim, Morotai, Sula hingga Taliabu.

“Olehnya itu, kami mendesak Pemprov dan DPRD untuk mengambil langkah cepat dan tegas, guna memastikan distribusi BBM yang lancar dan adil, serta memberikan sanksi kepada pihak tertentu, jika terbukti menimbun BBM, sesuai Pasal 55 UU No 11 tahun 2020,” tegasnya.

Selain itu, sambung ia, perlu juga meningkatkan pengawasan, membentuk tim khusus dan libatkan semua pihak agar lebih transparan, Polda Malut, pihak Pertamina, Dinas terkait, elemen masyarakat, dll. untuk memantau pergerakan dan distribusi BBM di seluruh wilayah.

“Kalau sampai masalah ini belum ada pernyataan resmi dari Pemprov atau DPRD terkait kritik tersebut. Termasuk jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang nyata. Begitu juga Pemprov dan DPRD tidak menyadari akan prinsip pelayanan publik dan menghambat aktivitas masyarakat, dikhawatirkan akan memicu aksi protes lebih besar dari masyarakat maupun organisasi kepemudaan seperti kami,” tandasnya.

Karena bagi ia, kelangkaan BBM adalah isu yang memerlukan penanganan segera, bukan hanya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.