Kasus HIV/AIDS di Halmahera Tengah Meningkat, Tambang Jadi Pemicu

Ilustrasi kasus HIV/AIDS. Foto: Istimewa

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan di tahun 2023, jadi 57 kasus.

Penanggung Jawab Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan (Dinkes) Halmahera Tengah, Irwan Halek mengungkapkan, dari 57 kasus tersebut, terdapat 34 kasus baru.

“Dari jumlah kasus itu, 23 kasus lama dan 34 kasus baru,” ungkap Irwan, Kamis, 14 Desember 2023.

Jika dirinci per wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), kata Irwan, temuan kasus baru terbanyak berada di dua PKM, yakni PKM Weda dan PKM Lelilef. Yang mana, kedua PKM tersebut mengalami peningkatan temuan kasus HIV/AIDS pada 2023 ini.

“PKM Weda 11 kasus baru dan PKM Lelilef 6 kasus,” katanya.

Menurut Irwan, peningkatan kasus itu disebabkan dari aktivitas perusahaan tambang yang juga memengaruhi mobilisasi penduduk.

“Penduduk masuk-keluar banyak, dibarengi dengan daerah industri. Lalu, PSK yang masuk juga tak sedikit. Maka berbanding lurus dengan peningkatan kasus,” jelasnya.

Itu mengapa, sambung ia, PT IWIP menjadi salah satu lokasi utama bagi pihaknya untuk melakukan advokasi HIV/AIDS maupun penyakit menular lainnya.

Ia mengaku, pihaknya bahkan telah melakukan koordinasi dengan pihak PT IWIP agar membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS. Namun, hingga saat ini, klinik perusahaan belum menyediakannya.

“Selalu advokasi ke perusahaan, tapi mereka belum siap untuk menyediakan layanan pengobatan. Padahal jika karyawan terikat dengan aturan, bisa saja karyawan yang positif bisa patuh minum obat,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Daulat Perempuan Maluku Utara (Daur Mala), Nurdewa Safar mengatakan, dengan kondisi pertambahan penduduk, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya telah memiliki kebijakan terkait pencegahan HIV/AIDS.

“Sebenarnya, sejak tambang masuk, sudah harus ada kebijakan khusus dari pemerintah setempat yang juga harus ditaati oleh penduduk yang masuk, termasuk pihak koorporasi,” katanya.

Menurutnya, selain kebijakan, strategi pencegahan perlu dilakukan dengan berbagai bentuk program. Misalnya, penguatan kapasitas kepada keluarga, pekerja perusahaan, dan masyarakat.

“Tokoh adat juga dilibatkan untuk penguatan kapasitas, misalnya tentang larangan untuk melakukan seks bebas,” ujarnya.

“Jangan sampai, angka HIV/AIDS tinggi tapi langkah pencegahan tidak dilakukan. Fatalnya, ini soal kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, Nurdewa meminta agar Pemda tak hanya fokus pada proses pengobatan, tetapi juga melakukan pencegahan HIV/AIDS di daerah lingkar tambang tersebut.

“Kita harus sepakat bahwa pencegahan itu lebih baik dan efektif dibandingkan pengobatan,” pungkasnya.

—–

Penulis: Sitti Muthmainnah

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi