News

Kejari Halut Komitmen Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Satpol PP dan UPTD DKP

Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara melalui Bidang Pidana Khusus (Podsus) saat ini terus melakukan penyidikan 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah berstatus penyidikan.

2 kasus itu di antaranya dugaan korupsi manipulasi penggajian tenaga kerja fiktif dan pengadaan seragam serta kelengkapannya pada tahun anggaran 2019-2022 di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Halmahera Utara sebesar Rp 2,6 milyar

Kemudian, dugaan korupsi manipulasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2021-2022 pada UPTD DKP Maluku Utara, yang merugikan negara sebesar Rp 1.728.000.000.

Kajari Halmahera Utara, Muhammad Ahsan Thamrin kepada cermat mengatakan, tim penyidik berkomitmen menuntaskan 2 kasus yang saat ini tengah ditangani.

“Saat ini sedang pengumpulan barang bukti dan tim akan selesaikan 2 kasus itu,” tegas Ahsan di Kantor Kejati Maluku Utara, Kamis, 25 Mei 2023.

Kendati begitu, Ahsan meminta menanyakan hasil pendalaman pemeriksaan saksi-saksi, termasuk siapa saja yang telah diperiksa, ke Kasi Pidsus Eka J Hayer.

“Masalah teknis langsung ke Kasi Pidsus saja,” pungkasnya.

——–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

cermat

Recent Posts

Peringati WCD, Walkot Ternate Ajak Masyarakat Bijak Kelola Sampah

Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengajak semua elemen masyarakat membangun budaya hidup bersih, sehat…

29 menit ago

Disdik Pulau Taliabu Dorong Bahasa Daerah Masuk Pelajaran Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, berkomitmen mendorong kurikulum bahasa daerah masuk dalam…

16 jam ago

Unkhair dan IPB Bahas Kerja Sama Bidang Riset

Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menerima kunjungan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Agromaritim…

16 jam ago

Ini Pesan Kasat Lantas Polres Ternate di HUT ke-70 Lalu Lintas

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, AKP Farha, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pengendara, untuk…

17 jam ago

Kantah Halmahera Barat Hadiri Peringatan 65 Tahun UUPA di Kanwil BPN Maluku Utara

Dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, jajaran Kantor Pertanahan (Kantah)…

18 jam ago

Mulai 2026, Pengelolaan Anggaran Desa di Morotai Wajib Berbasis Online

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh proses pengelolaan anggaran…

22 jam ago