Kemenko Kumham Imipas Kunker ke Kejati Malut, Sinkronisasi Agenda Pembangunan Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Kamis, 11 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, dan disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari.

Turut hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan serta Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga. Rombongan melakukan audiensi bersama Kajati Maluku Utara beserta jajaran.

Audiensi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, khususnya pada bidang penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi dan koordinasi agenda pembangunan nasional di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Matulessy, menjelaskan, Kemenko Kumham Imipas memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

“Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan isu maupun agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,” ujar Matulessy.

Ia menambahkan, Kemenko Kumham Imipas juga berperan dalam pengelolaan dan penanganan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan agenda pembangunan nasional pada sektor tersebut.

Menurutnya, melalui pertemuan itu kedua pihak turut membahas sejumlah isu strategis serta langkah-langkah koordinatif guna memastikan program dan kebijakan nasional dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan di Maluku Utara.

“Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas berbagai isu strategis serta langkah-langkah koordinatif guna memastikan program dan kebijakan nasional dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Maluku Utara,” pungkasnya.