Komitmen Anggota DPRD Morotai M Johor Perjuangkan Infrastruktur Pertanian hingga Pembangunan Masjid

Anggota DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara M. Johor Boleu, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga di Desa Sabatai Tua, Morotai Selatan, saat menggelar reses perdana pada Jumat malam, 14 Maret 2025 lalu.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan diwarnai dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu.

Dalam pertemuan itu, Johor mendengarkan langsung berbagai keluhan warga, mulai dari kebutuhan jalan tani, tambatan perahu, hingga pembangunan masjid yang belum terealisasi.

Warga setempat, Amran, menyampaikan bahwa kondisi jalan tani yang buruk dan ketiadaan tambatan perahu sangat mempersulit aktivitas mereka, terutama para petani dan nelayan.

“Kami di sini butuh jalan tani yang layak, tambatan perahu untuk nelayan, dan yang paling penting tempat pemakaman umum,” ungkap Amran penuh harap.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang menyoroti jalan lingkungan dan pembangunan masjid.

Menanggapi hal itu, Johor sendiri berkomitmen memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat pemerintah daerah.

“Yang pasti seluruh aspirasi masyarakat mulai dari jalan tani, jalan lingkungan, pembangunan masjid, pembebasan lahan pemakaman, dan tambatan perahu untuk nelayan akan saya dorong ke pemerintah daerah,” tegas Johor.

Ia menegaskan, reses ini adalah bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi warga.

“Agenda reses ini bagian dari saya menyerap aspirasi masyarakat Desa Sabatai. Selama ini ada persoalan yang belum tersampaikan, maka ini akan saya bawa agar bisa diperjuangkan di pemerintah daerah,” ujarnya.

Johor juga menyinggung rencana pembangunan masjid di desa tersebut. Ia berjanji akan bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pulau Morotai agar pembangunan masjid bisa terealisasi.

Lebih lanjut, kata dia, bahwa dirinya sudah mendorong perbaikan jalan lingkungan agar masuk dalam RKA (Rancangan Kerja Anggaran) yang akan dimuat dalam Perda (Peraturan Daerah) tahun 2025.

Ia pun meminta masyarakat bersabar karena saat ini pemerintahan daerah masih dalam masa transisi dengan adanya pergantian beberapa kepala OPD.

“Saya berharap masyarakat dapat bersabar karena ini masa transisi. Saya tetap dorong agar aspirasi ini bisa terwujud,” tutupnya.

---

Penulis: Aswan Kharie