Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Rahwan K. Suamba saat berada di Mako Brimob. Foto: Samsul/cermat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan mantan pejabat di Pemprov Maluku Utara, Rabu, 10 Januari 2024.
Sesuai pantauan cermat di Mako Brimob Polda Maluku Utara, terlihat mantan Kadis PUPR Djafar Ismail, Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku Utara Rahwan K. Suamba, dan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya.
Para pejabat ini diperiksa diduga berkaitan dengan kasus OTT di Jakarta yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) dan sejumlah pejabat.
Dalam kasus ini mantan Gubernur AGK dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Antara lain Kadis Perumahan dan Pemukiman Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Gubernur Ramadhan Ibrahim, ditambah dua pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pom Michael Irwan Tamsil ketika dikonformasi, membenarkan pihak penyidik KPK sedang meminjam tempat untuk dilakukan pemeriksaan.
“Iya benar, kita hanya menyediakan tempat untuk Penyidik KPK di Mako Brimob,” jelas Michael.
Michael bilang, dirinya tidak bisa memberikan komentar lebih jauh, karena itu pemeriksaan dilakukan KPK.
“Tidak tahu, nanti tanyakan saja kepada mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, Rahwan K. Suamba ketika dikonformasi, memilih tidak berkomentar. “Saya no comment,” katanya singkat.
—–
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara resmi menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-6…
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025…
Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana…
Ketua Badan Hukum NasDem Maluku Utara, Fahruddin Maloko, menyoroti maraknya dugaan kriminalisasi terhadap warga yang…
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat…
Proses hukum kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang staf Dinas Sosial Kota Ternate berinisial D,…