KPU dan AMSI Ajak Pemilih Muda Partisipasi Aktif di Pilkada Maluku Utara

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku Utara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi partisipasi pemilih kepada jurnalis dan pemilih muda serta pemilih pemula dari kalangan mahasiswa di Kota Ternate, Senin, 11 November 2024 malam.

Sosialisasi dengan tema “Cerdas Bermedia untuk Pilkada yang Berkualitas,” ini berlangsung di Beanice Caffe, Kelurahan Jati, Ternate Selatan, dan diisi oleh narasumber Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Reni S. A. Banjar, Akademisi UMMU Ternate, Rasid Pora, dan Sekretaris AMSI Maluku Utara, Firjal Usdek.

Reni usai kegiatan tersebut mengatakan, sosialisasi menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 ini sangatlah positif sebagai sarana informasi bagi kalangan milenial dan Gen-Z agar menjadi pemilih cerdas dalam menggunakan media sosial.

“Dengan kegiatan pendidikan pemilih seperti ini maka setidaknya memberikan pengetahuan, pemahaman, dan mencerdaskan pemilih-pemilih khususnya yang diundang malam ini kan adalah pemilih pemula atau pemilih muda,” kata Reni.

Menurut Reni, akun media sosial yang dimiliki masing-masing pemilih muda dan pemula sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif dari pada hal negatif, jika mereka sudah tercerahkan dalam bermedia sosial.

Dengan bermedia sosial yang baik, juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemilih lainnya terutama dalam membentuk kesadaran politik dan menciptakan terlaksananya Pilkada yang aman, damai, dan bermartabat.

Dari sisi partisipasi pemilih Maluku Utara, lanjut Reni, bila dilihat persentase Pilkada 2018 capaiannya sekitar 75,03 persen. Sementara pada Pemilu 2024, antusiasme pemilih muda dan pemula cukup tinggi untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

“Provinsi Maluku Utara ini termasuk yang paling tinggi pemilih pemula, pemilih muda menggunakan hak pilihnya. Kami rasa apalagi ini ada kepentingan langsung daerah kita, maka saya yakin pasti pemilih-pemilih ini sangat antusias datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Rasid Pora menjelaskan, bila dilihat dari kasus partisipasi pemilih pada beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih di Kota Ternate sebesar 103.675 dari keseluruhan jumlah DPT yakni 139.504 Jiwa.

Ini artinya Kota Ternate, dengan segala kemudahan aksesnya, masih menyentuh pada angka 71,31 persen.

Jika data ini dibandingkan dengan data angka pemilih di Kabupaten Pulau Taliabu yang secara keseluruhan angka DPT-nya mencapai 42.535 jiwa dan angka partisipasinya hanya mencapai 36.340 jiwa atau sekitar 84.44 persen.

Sedangkan di Kabupaten Halmahera Barat, kata Rasid, angka partisipasi pemilihnya hanya sebesar 69.263 dari angka DPT sebesar 93.706.

“Angka partisipasi pemilih di Halbar hanya menyentuh angka 64.94 persen. Ini artinya angka partisipasi pemilih masih cenderung kecil dari keseluruhan jumlah DPT di beberapa kabupaten kota di Maluku Utara,” terang Rasid.

Angka partisipasi masyarakat yang cenderung minim tersebut menurutnya, dapat diidentifikasikan dalam beberapa faktor. Seperti faktor kesadaran serta sikap pesimistis masyarakat akan adanya proses pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.

“Beberapa kasus masyarakat yang tidak ikut serta secara aktif dalam sebuah momentum Pemilu dapat disebabkan karena masyarakat cenderung pesimis terhadap proses Pemilu sebagai agenda untuk memperbaiki kehidupan masyarakat,” sambungnya.

Kemudian, kesadaran masyarakat untuk tidak ikut serta dalam sebuah agenda Pemilu maupun memilih untuk golput, juga dapat disebabkan dari berbagai faktor.

Kata Rasid, masyarakat yang memilih golput cenderung belajar dari pengalamannya saat melihat rekam jejak seorang kandidat yang pernah memimpin daerah yang cenderung tidak memberikan kepuasan bersendiri bagi masyarakat, karena tidak merealisasikan janji politik masa kampanye.

Ada juga faktor yang kedua, yaitu kesadaran masyarakat yang teramat mendasar, yang menganggap bahwa agenda Pemilu hanya bagian dari siklus pertukaran atau pertentangan kepentingan elit.

Ia berpendapat bahwa hal-hal seperti ini, masih bisa diantisipasi dengan upaya yang maksimal dari berbagai stakeholder, dengan memastikan bahwa agenda Pilkada ini bukan hanya sebagai transisi kekuasaan atau kepentingan, melainkan untuk memperbaiki masa depan daerah.

Hal ini juga bisa dilakukan bila DPRD dapat secara maksimal mengawasi jalannya roda pemerintahan oleh kepala daerah.

Selain itu, sambung dia, partai politik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengusung dan mendukung kandidat juga harus memastikan bahwa ketika kandidatnya terpilih, maka akan melaksanakan amanat rakyat untuk memperbaiki kondisi daerah yang dipimpinnya.

“Jika hal ini tidak dilakukan maka sikap pesimisme masyarakat terkait agenda penting seperti Pemilu hanya menjadi formalitas terhadap transaksi kepentingan yang tidak berdampak apa-apa bagi mereka. Meminimalisir kecenderungan kecilnya partisipasi Pemilu adalah tugas bersama,” pungkasnya.

Firjal Usdek yang juga Founder Halmahera Post menambahkan, kalangan milenial dan Gen-Z sebagai pemilih yang lebih dominan, memiliki kontribusi paling besar dalam menentukan arah politik kedepan.

Terlebih lagi di era digital saat ini, kata dia, hal terpenting yang perlu dilakukan yakni kolaborasi antara media dan pegiat sosial media untuk membantu penyelenggara KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai.

“Kita turut mengkampanyekan kampanye positif, semua kandidat, lewat media sosial di semua platform supaya apa? Polarisasi yang terjadi, kampanye negatif, kampanye hitam yang terjadi itu bisa diimbangi dengan kampanye-kampanye positif atas keterlibatan dari kaum-kaum muda ini, yang sebagian besar waktunya habis di smartphone,” jelas Firjal.