News

PB HMI Minta Kejagung RI Periksa Anggota Kejari Sula yang Terlibat Dugaan Korupsi

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota Kejari Kepulauan Sula, yang diduga terlibat kasus korupsi.

Fungsionaris PB HMI, Fauzan Tidore mengatakan, banyaknya indikasi kasus korupsi di Kepulauan Sula, yang tidak diselesaikan oleh pihak kejari, tentu patut dicurigai.

“Sekarang, kasus BTT saja yang diseriusi oleh Kejari Sula. Patut kami pertanyakan profesional dan keadilan hukum di negara ini,” kata Fauzan, Kamis, 3 Agustus 2023.

Fauzan menuturkan, jika kasus BTT ini diseriusi, sudah pasti ada dugaan keterlibatan korupsi yang menyeret salah satu oknum Kejari Kepulauan Sula.

“Nampak bahwa Kepala Kejari Sula melindungi bawahannya. Makanya, kajari tidak membeberkan nama oknum tersebut. Bisa saja kajari juga ikut terlibat pada kasus korupsi BTT itu,” tandasnya.

Ia bilang, pihak Kejari Kepulauan Sula patut menyelesaikan sejumlah kasus, salah satunya indikasi dugaan korupsi pada dana Covid-19 yang melekat pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020.

Bahkan, kata Dia, sampai saat ini tidak ada kejelasan hukum dari Kejari Sula terkait kasus-kasus tersebut.

“Kami menduga ada kongkalikong yang dapat merusak citra dan nama baik lembaga. Alih-alih hanya kasus BTT yang diserusi dan kasus korupsi lainnya dicuekin,” bebernya.

Dia menegaskan, Kejagung RI diminta segera mungkin melakukan pemeriksaan terhadap Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

Fauzan menambahkan, prinsip-prinsip keadilan harus dijalankan oleh lembaga Kejaksaan Negeri di Kepulauan Sula.

“Namun yang muncul hanya kasus BTT saja, seakan-akan kejaksaan diam terhadap kasus-kasus sebelumnya dan kami menilai ketidakadilan hukum itu terjadi pada lembaga Kejari Sula,” tandasnya.

————-

Penulis: La Ode Hizrat Kasim

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Kasus Narkoba Sipir Lapas Ternate Mandek Bertahun-tahun, BNNP Malut Akhirnya Buka Suara

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara akhirnya buka suara terkait penanganan kasus narkotika jenis…

1 jam ago

Dana BOS Tahap Awal 2026 di Morotai Capai Rp5 Miliar Lebih

Dinas Pendidikan Pulau Morotai, Maluku Utara mencatat total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama…

4 jam ago

Munggahan dan Ruwahan: Bahasa Budaya untuk Menyambut Ramadan

Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…

5 jam ago

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

18 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

19 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

19 jam ago