Pendataan Jaminan Sosial Ternate Keluar dari Zona Merah

Pemerintah Kota Ternate terus menggenjot pendataan kepesertaan dalam program perlindungan dan jaminan sosial. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil setelah posisi Kota Ternate berhasil keluar dari zona merah dalam pemetaan 43 kabupaten/kota yang mengikuti uji coba program tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir, mengatakan saat ini sekitar 16.300 kepala keluarga (KK) telah terdata. Dari jumlah tersebut, lebih dari 15 ribu KK telah terdaftar melalui agen pendamping.

“Alhamdulillah, progresnya sudah signifikan. Semula Kota Ternate berada di zona merah, bahkan masuk 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada di posisi menengah dan keluar dari zona merah,” ujar Burhanuddin pada awak media Selasa, 22 September 2026.

Ia menyebutkan, dalam pemetaan terbaru, Kota Ternate berada di posisi ke-31 dari 43 kabupaten/kota yang masuk dalam uji coba perlindungan dan jaminan sosial tersebut.

Menurutnya, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan. Terlebih, pemerintah memberikan tambahan waktu bagi daerah untuk memaksimalkan proses pendataan hingga akhir Desember 2026.

“Awalnya kita diberikan limit waktu sampai tanggal 31, tetapi sekarang diperpanjang sampai akhir Desember 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi pendataan, sehingga bisa masuk 10 besar tertinggi,” katanya.

Burhanuddin mengatakan, target tersebut juga menjadi harapan Wali Kota Ternate. Karena itu, Dinas Sosial kini memperkuat pendampingan dengan turun langsung ke kecamatan dan kelurahan.

Petugas dari Dinas Sosial yang berstatus ASN turut dikerahkan untuk membantu proses pendaftaran warga yang belum masuk dalam pendataan.

“Hampir 80 persen petugas kita di Dinas Sosial turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan pendaftaran KK yang belum terdaftar,” ujarnya.

Selain menyisir warga yang belum terdata, Dinas Sosial juga melakukan pemutakhiran terhadap kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau melalui pendataan dari program lain.

“Kita juga melakukan penyisiran, termasuk KK yang berada di luar BPMT maupun PKH, agar supaya mereka bisa terjangkau,” jelasnya.

Burhanuddin menambahkan, pendataan di tingkat kelurahan saat ini terus berjalan. Data progres masing-masing kelurahan juga telah tersedia dan akan disampaikan dalam bentuk flayer sebagai bagian dari informasi perkembangan pendataan di Kota Ternate.

Dengan tambahan waktu hingga penghujung 2026, Pemkot Ternate berharap cakupan pendataan dapat terus meningkat sekaligus memperbaiki posisi daerah dalam pemetaan nasional program perlindungan dan jaminan sosial tersebut.