Pulau Hiri Masih Dibayangi Potensi Bencana Alam, Pemerintah Harus Bertindak

Kecamatan Pulau Hiri di Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi wilayah yang masih dibayangi potensi bencana alam banjir dan longsor saat musim hujan. Warga mendesak agar pemerintah serius melakukan penanggulangan hingga mitigasi bencana.

Nahdi Dahlan, warga Pulau Hiri mengaku, setelah banjir dan tanah longsor terjadi pada 21 Maret 2025 lalu, sampai saat kondisinya tidak berubah.

“Setiap hujan pasti banjir, tapi tergantung intensitas hujan dan durasinya. Kalau intensitas tinggi dan durasi hujannya lama pasti akan banjir,” ungkap Nahdi saat dihubungi cermat, Senin, 26 Mei 2025.

Ia bilang, ketika hujan dan banjir terjadi sejumlah material berupa pasir, tanah dan batu berukuran besar selalu menutupi badan jalan penghubung dua kelurahan di Pulau Hiri.

“Contohnya bulan kemarin itu torang (kami) kerja bakti empat kali membersihkan material banjir yang menutupi badan jalan. Karena material banjir itu kalau tidak dibersihkan otomatis jalan penghubung antara Kelurahan Dorari Isa dan Tomajiko tidak bisa dilewati,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Nahdi, hal ini berdampak kepada masyarakat, karena masyarakat harus berputar jauh untuk ke Tomajiko atau sebaliknya. Hal ini berakibat pada sektor perekonomian dan juga pariwisata yang ada di Pulau Hiri.

“Jalur alternatif ketika jalan itu tertutup material ya harus putar arah yang mana itu sangat memakan waktu,” tambahnya.

Tidak sampai di situ, ia mengatakan, setiap kali hujan dan banjir terjadi, materialnya tidak hanya menutupi jalan, tapi juga menyasar tanaman warga seperti pala dan juga jeruk khas Pulau Hiri.

“Ketika pembersihan awal yang dilakukan oleh BPBD Ternate itu kami sudah sarankan agar dibuat jalur untuk mengantisipasi banjir susulan, hanya saja pihak BPBD beralasan jika nanti sudah tidak ada lagi banjir. Namun, kenyataannya setiap kali hujan banjir selalu terjadi,” tururnya.

Olehnya itu, Nahdi berharap agar ada langkah cepat dari pemerintah untuk menangani hal ini.

“Untuk langkah antisipasi kalau bisa dilakukan pengerukan untuk jalur air biar ketika hujan dan banjir itu material bawaan bisa lewat jalur yang sudah di keruk. Dan untuk langkah jangka panjangnya adalah pembuatan jembatan biar banjir itu tidak merembet ke jalan dan juga kebun warga,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kota Ternate, Ferry Hamdani Wolly dikonfirmasi mengaku, jika tugas dan tanggung jawab dari BPBD sudah selesai dilakukan.

“Tugas kita sudah selesai dengan dilakukanya tanggap darurat kemarin. Kita sudah lakukan pembersihan material dan sebagainya,” kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry bilang untu banjir di Pulau Hiri setelah penanganan awal selanjutnya harus dilakukan penangan permanen secara permanen.

“Dan untuk penanganan permanen itu ranahnya OPD teknis seperti PUPR. Karena di sana itu harus di buat talud, bronjong untuk menahan material. Selain itu juga harus ada jembatan untuk aliran banjirnya. Jadi nanti bisa langsung saja ke PUPR,” pungkas Ferry.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib ketika dikonfirmasih belum merespon sampai berita ini ditayangkan.