Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tahun 2022 mencapai 91,84 persen dari target yang ditetapkan dalam pendapatan daerah.
Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, saat menyampaikan LKPJ di ruang paripurna DPRD pada Rabu (5/4), mengatakan total target pendapatan daerah sampai akhir tahun terealisasi sebesar Rp 738,997 miliar atau 91,84 persen.
Angka itu meliputi pendapatan asli daerah yang ditetapkan sebesar Rp 30,957 miliar, mampu terealisasi sampai akhir tahun sebesar Rp 22,198 miliar atau 71,70 persen.
Selain itu, pendapatan transfer pada 2022 yang ditetapkan Rp 752,126 miliar, mampu terealisasi sampai akhir tahun sebesar Rp 716,799 miliar atau 95,30 persen.
Sedangkan belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 863,694 miliar, mampu terealisasi sampai akhir tahun sebesar Rp 736,509 miliar atau 85,27 persen.
Belanja operasional yang ditetapkan sebesar Rp 597,663 miliar, mampu terealisasi sampai akhir tahun sebesar Rp 554,103 miliar atau 92,71 persen.
“Anggaran belanja operasional diprioritaskan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat melalui optimalisasi fungsi dan tugas aparatur atau perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp 144,015 miliar terealisasi sebesar Rp 130,550 miliar atau 90,65 persen.
Sedangkan penerimaan pembiayaan yang ditetapkan Rp 61,590 miliar, mampu terealisasi sampai akhir tahun sebesar Rp 61,509 miliar atau 100 persen.
Uraian ini, kata Fifian, menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan rincian program kegiatan dan realisasi capaian yang dimuat dalam dokumen LKPJ.
“Selanjutnya diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” tandasnya.