Reses dengan Cipayung Plus, Hasby Yusuf Serap Banyak Aspirasi Ihwal Pendidikan

Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, resmi menggelar reses perdananya bersama OKP Cipayung Plus Kota Ternate.

Reses masa sidang I tahun 2024-2025 itu dilakukan selama 20 hari mulai 29 Oktober sampai 17 November 2024.

Giat ini berlangsung di Istana Caffe, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah.

Adapun dua alat kelengkapan DPD yang melekat pada Hasby Yusuf, yakni Anggota Komite III dan Wakil Ketua Badah Kehormatan (BK).

Hasby mengatakan, reses perdana ini dirinya ingin menggali informasi dan aspirasi mahasiswa terkait dengan isu kedaerahan terkait kemitraannya di komite III DPD RI.

“Untuk mitraan kerja komite III ada 13 kementian yang menjadi mitra kerja yakni, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, perempuan dan anak, kementrian agama, perpustakaan nasional, badan haji dan umroh, kebudayaan dan masih ada yang lainnya juga,” kata Hasby, Sabtu, 2 November 2024.

Ia mengungkapkan, untuk Maluku Utara saat ini sektor pendidikan akan menjadi fokus utama. Sebab, dalam hal kebijakan pemerintah, musalnya beasiswa dari tahun ke tahun mengalami penutunan.

“Padahal beasiswa itu tanggung jawab negara dan itu penting untung peningkatan SDM di Maluku Utara,” ucapnya.

Olehnya itu, Hasby memastikan, jika dirinya akan mengawal kebijakan tersebut. “Presiden terpilih Pak Prabowo telah menjanjikan bahwa biaya pendidikan dan kuliah akan di gratiskan sehingga biaya pendidikan pasti berkurang. Dan ini akan saya kawal nanti,” imbuhnya.

Baca Juga: Pesan Hasby Yusuf ke Pj Gubernur Malut: Jangan Menyulut Api Konflik

Selain pentinya perhatian pemerintah, Ia menyebut, jika peran perusahan pertambangan perlunya di Maluku Utara sangat diperlukan terkait masalah pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini.

“Pertambangan yang ada di Maluku Utara seharusnya mampu hadir untuk menjamin peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, jangan cuma ambil SDA saja, tapi SDMnya dilupakan,” tagas Hasby.

“Harita di Obi, IWIP di Halteng dan perusahan-perusahan pertambangan di Malut seharusnya mampu memberikan fasilitas alat kesehatan di rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah, selain itu beasiswa pendidikan juga penting untuk diperhatikan,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Disertasi dari Menteri ESDM bahwa perusahaan tambang melalui hilirisasi di Maluku Utara diketahui tidak memberikan dampak terhadap pendapatan daerah, adanya pencemaran lingkungan hidup, serta tidak berdampak pada pengusaha lokal.

Selain itu, lanjut Hasby, persoalan serapan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian. Sebab, banyak putra-putri daerah yang hanya menjadi tenaga kerja tanpa adanya skil. Sehingga mereka ditempatkan di tempat yang notabennya pekerja kasar, tidak pada posisi-posisi starategis.

“Untuk itu Balai Latihan Kerja (BLK) mesti harus difungsikan untuk kepentingan pekerja tambang lokal yang memiliki lisensi atau sertifikasi. Dan Maluku Utara harus mempunyai sertifikasi sendiri agar tidak bergantung di daerah lain,” ujarnya.

Hasby bilang, nantinya dia akan meminta kepada pemerintah pusat agar adil dalam dana bagi hasil. Karena terlalu kecil kalau hanya soal bagi hasil tambang, seolah-olah seperti kita meminta-minta.

“Kita ini negeri berdaulat dan berkontribusi terhadap Republik ini. Karena itu saya berharap narasi bagi hasil itu perlu dirubah, narasinya bagi kemakmuran. Karena kita ingin menjawab kemakmuran lewat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Baik lewat kebijakan korporasi pertambangan maupun kebijakan pemerintah daerah,” terangnya.

_______

Penulis: Muhammad Ilham Yahya