News

Tim Kuasa Hukum Terdakwa Kristian Minta Keadilan Putusan Majelis Hakim

Tim Kuasa Hukum terdakwa Kristian Wuisan meminta Majelis Hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, agar membebaskan terdakwa karena dianggap tidak bersalah.

Hal ini sesuai dengan pembacaan nota pembelaan atau Pledoi yang dibacakan tim kuasa hukum di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Nota pembelaan yang dibacakan langsung ditolak JPU KPK pada Sidang Senin, 13 Mei 2024.

Kasus ini ditangani KPK atas pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Dalam nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum, itu meminta agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa Kristian Wuisan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik pada dakwaan pertama maupun dakwaan JPU.

Kedua, membebaskan terdakwa Kristian Wuisan pidana denda sebesar Rp100, subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 bulan. Ketiga, membebaskan terdakwa Kristian Wuisan dari tahanannya setelah putusan ini diucapkan dan dilaksanakan.

Keempat, memulihkan hak terdakwa Kristian Wuisan dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Lalu, mengembalikan kepada terdakwa barang bukti surat berupa Slip pengiriman uang pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, karena tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang dituduhkan kepada terdakwa, setelah putusan ini diucapkan dan dilaksanakan.

Hendara Karianga selaku ketua tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kliennya dalam putusan nanti, yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

“Klien kami memberikan keterangan yang jujur dan berterus terang selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum,” ucapnya.

Pengacara senior ini menambahkan, terdakwa masih mempunyai tanggungan 8 orang anak, dan 1 orang istri. Terdakwa menyesal, kenapa terdakwa sudah berbuat baik menyumbang untuk kepentingan sosial, malah harus dihukum.

“Dengan ini kami PH terdakwa dan keluarganya dengan segala renda hati meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya,” tandasnya.

Menyikapi itu, JPU KPK Andry Lesmana kepada Majelis Hakim, pasca mendengar Pledoi dibacakan tim kuasa hukum langsung menolak.

“Kami tetap pada dakwaan kami, sebagaimana yang tertera dalam berkas dakwaan JPU KPK dengan tuntutan 2,10 tahun penjara dan denda 50 juta,” ucap Andry dan mengakhiri.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Pemda Taliabu Blokir Dua Kontraktor

Pemerintah KabupatenPulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pemblokiran hingga blacklist dua perusahan konstruksi. Dua perusahaan…

9 jam ago

Operasi Zebra Kie Raha, Satlantas Polres Ternate Sasar Pelanggaran Berisiko Tinggi

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan…

17 jam ago

Dorong Produktivitas Anggota, Bhayangkari Morotai Kembangkan UMKM dan Hidroponik

Bhayangkari Cabang Pulau Morotai terus mendorong produktivitas anggotanya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah…

20 jam ago

NHM Sejalan dengan Gubernur Sherly, Putra Daerah Kini Duduki Jabatan Strategis di Perusahaan Tambang

Keinginan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, agar putra-putri daerah tidak hanya bekerja sebagai operator dump…

1 hari ago

FEBI IAIN Ternate Gandeng ICMI Malut, 160 Mahasiswa Baru Ikuti Kemah Literasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar Kemah Literasi…

2 hari ago

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

2 hari ago