News

22 Tahun Diabaikan, Bupati Halut Desak Kapal Pelni Wajib Sandar di Tobelo

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengikuti Pra-Rapat Koordinasi (Pra-Rakor) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula Kantor Pusat PT Pelni (Persero), Jalan Gajah Mada, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Juli 2025. Bupati mengikuti agenda tersebut dari Ruang VIP Kantor Bupati Halmahera Utara.

Turut hadir dalam Zoom Meeting ini sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Utara Muhammad Asri Tapi Tapi, Sekretaris Dishub Deni Tonoro, Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Jerry Hoata, Kepala UPP Pelabuhan Tobelo Saharrudin, Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut Muchlis Djunaidy, serta Kasi Kesyahbandaran Capt Marianto.

Pertemuan ini bertujuan mendorong pemerintah daerah yang belum mengajukan usulan trayek angkutan laut PSO Tahun 2026 agar segera menyampaikan kembali usulannya.

Rapat dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro, dan didampingi oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy. Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah gubernur, bupati, kepala syahbandar, kepala UPP pelabuhan, serta kepala dinas perhubungan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan bahwa Pemda Halmahera Utara melalui Gubernur Maluku Utara telah mengusulkan agar KM. Ngapulu dapat melayani pelabuhan Tobelo.

“Sejak Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada tahun 2003, belum ada satu pun kapal Pelni yang singgah di pelabuhan Tobelo. Dari peta sebaran yang dipaparkan tadi, terlihat kapal Pelni rata-rata hanya melayani wilayah selatan Provinsi Maluku Utara. Sementara bagian utara belum tersentuh,” ujar Bupati.

Ia menambahkan bahwa pergerakan penumpang dan barang di Halmahera Utara tergolong tinggi, khususnya arus penumpang dari Tobelo menuju Bitung dan Ambon, yang meningkat tajam saat hari-hari besar keagamaan.

“Selama ini masyarakat hanya mengandalkan kapal penumpang biasa ke Sulawesi Utara maupun Ambon. Kondisi ini sangat berisiko dari sisi keselamatan. Karena itu, kami mengusulkan agar pelabuhan Tobelo menjadi salah satu pelabuhan yang disinggahi kapal Pelni,” jelasnya.

Menurutnya, Halmahera Utara memiliki dua pelabuhan utama, yakni pelabuhan kontainer dan pelabuhan dermaga tol laut. Meskipun arus barang berjalan lancar, namun arus penumpang justru mengalami kendala besar.

“Dengan kondisi ini, kami sangat berharap PT Pelni menyiapkan trayek untuk tahun 2026, agar KM. Ngapulu bisa melayani pelabuhan Tobelo,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, memberikan tanggapan positif. Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap kondisi pelabuhan Tobelo agar KM. Ngapulu dapat segera beroperasi jika seluruh persyaratan terpenuhi.

cermat

Recent Posts

Bangunan Labkesmas di Morotai Berpotensi Molor, Begini Penjelasan PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Pulau Morotai, Maluku…

2 jam ago

Mengenal Ilham, Lulusan Magister IPB Asal Morotai yang Meneliti Kerentanan Nelayan Tuna

DI ujung utara Provinsi Maluku Utara, terdapat sebuah pulau yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik,…

11 jam ago

DPRD Akan Rekomendasi Kontrak Dokter Khusus Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Tidore

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan meminta seluruh mitra kerja terkait untuk mengambil…

1 hari ago

Polda dan Kejati Maluku Utara Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati)…

1 hari ago

5 Jam Diperiksa Jaksa, Ketua DPRD Maluku Utara Mengaku Hanya Koordinasi

Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam oleh tim penyelidik…

1 hari ago

Jaksa Periksa Kuntu Daud, Usut Dugaan Korupsi Dana Operasional DPRD Malut

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi…

1 hari ago