Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengadakan silaturahmi dengan para Niniak Mamak Kurai Limo Jorong dalam kunjungannya ke Kota Bukittinggi, Senin, 19 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menegaskan bahwa sertifikasi tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi hak masyarakat hukum adat.
“Tanah ulayat bukan milik negara. Kami hanya memfasilitasi proses pendaftarannya agar tanah tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat adat,” ujar Ossy Dermawan dalam sambutannya.
Wamen Ossy menambahkan bahwa pengakuan terhadap tanah ulayat merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya dan adat yang telah lama mengakar.
Sertifikasi tanah ulayat diyakini akan menjadi landasan penting bagi pengelolaan aset nagari secara mandiri, termasuk dalam sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata berbasis nagari.
“Ini bukan kewajiban, tapi hak. Jika masyarakat adat setuju dan memahami manfaatnya, pemerintah siap mendampingi seluruh prosesnya,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.
Dengan adanya kepastian hukum terhadap tanah ulayat, Ossy Dermawan optimistis bahwa potensi ekonomi nagari dapat dikembangkan secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan jati diri Minangkabau. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan ekonomi harus selaras dengan pelestarian budaya dan kelestarian alam.
Dalam kegiatan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri.