Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ternate mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Komisi III DPRD Kota Ternate. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Kepala Bappeda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dijadwalkan secara bergiliran mengikuti rapat bersama komisi mitra di DPRD untuk memaparkan program dan kegiatan yang diusulkan dalam KUA-PPAS sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Hari ini giliran Bappeda melakukan pembahasan bersama Komisi III DPRD. Semua OPD mulai menyampaikan program dan kegiatan yang diusulkan dalam penyusunan KUA-PPAS,” ujar Thamrin usai rapat, Senin, 27 Juli 2026.
Dalam pembahasan itu, Bappeda mengusulkan peningkatan pagu anggaran dari sekitar Rp12 miliar menjadi Rp15 miliar atau bertambah lebih dari Rp2 miliar. Menurut Thamrin, penambahan tersebut diperlukan untuk mengembalikan sejumlah program yang sebelumnya dikurangi akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu program yang menjadi prioritas ialah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menjelaskan, pada tahun anggaran sebelumnya pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak didukung pembiayaan yang memadai, sementara Musrenbang tingkat kota hanya berlangsung satu hari.
“Ke depan kami mengusulkan agar Musrenbang kembali dilaksanakan seperti mekanisme sebelumnya. Musrenbang tingkat kota direncanakan berlangsung selama tiga hari agar pembahasan lebih optimal dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Selain Musrenbang, Bappeda juga mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Menurut Thamrin, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah merupakan tugas penting Bappeda sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Ia menambahkan, kenaikan anggaran juga dipengaruhi penyesuaian belanja pegawai, termasuk penambahan aparatur PPPK dan pegawai yang berpindah ke lingkungan Bappeda.
“Secara keseluruhan, tambahan anggaran lebih dari Rp2 miliar itu akan digunakan untuk memperkuat program perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian belanja pegawai,” tutupnya.