Status Nasional Bahari Geopark Ternate Menunggu Penilaian ESDM

Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tahapan ini menyusul rampungnya proses pengusulan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pengelola Geopark Ternate, Thamrin Marsaoly, mengatakan proses di Bappenas telah selesai. Selanjutnya, Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut yang dijadwalkan berlangsung hingga Mei 2027.

“Satu tahapan telah selesai. Sekarang polanya ada di Kementerian ESDM. Pengurusan geopark ini lintas kementerian, sehingga setelah tahapan di Bappenas selesai, selanjutnya menjadi kewenangan Kementerian ESDM untuk melakukan verifikasi sampai bulan Mei,” ujar Thamrin, Senin, 9 November 2026.

Ia menjelaskan, hasil verifikasi menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelayakan Bahari Geopark Ternate memperoleh pengakuan sebagai Geopark Nasional.

Menurut Thamrin, Bahari Geopark Ternate memiliki karakteristik tersendiri karena mencakup dua wilayah pulau, yakni Pulau Ternate dan Pulau Hiri. Pengembangannya juga tidak semata-mata berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi turut mencakup perlindungan lingkungan dan pengembangan wilayah.

Dukungan pemerintah daerah, lanjutnya, juga mulai terlihat melalui alokasi anggaran dalam APBD tahun ini. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, lingkungan, serta pengelolaan kawasan geopark.

Thamrin menegaskan, pengembangan Bahari Geopark Ternate membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sebab, pengusulan ini menjadi langkah penting bagi Maluku Utara dalam memperkenalkan sekaligus mengembangkan potensi geologi, kekayaan alam, dan pariwisata daerah.

Ia pun mengajak masyarakat, kalangan akademisi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung proses pengusulan tersebut.

“Kami meminta dukungan masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Ini menjadi yang pertama di Maluku Utara, sehingga membutuhkan dukungan semua pihak, terutama kalangan akademisi, pemerintah provinsi, stakeholder, dan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Eko Pujianto

Editor: Rian Hidayat