News  

Polisi Amankan Truk Bermuatan 17 Jeriken Solar Subsidi di Morotai

17 jerikan solar subsidi yang diamankan di Polres Morotai. Foto: Istimewa

Sebanyak 17 jeriken berisi solar subsidi ditemukan di dalam sebuah truk yang diamankan Satreskrim Polres Morotai di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Rabu, 18 November 2026.

Temuan tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan penampungan dan penjualan kembali BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolres Morotai AKBP drh Dedi Wijayanto, mengatakan pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi perhatian pihaknya karena bahan bakar tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok yang berhak menerima.

“Polres Pulau Morotai berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tegas Dedi, Kamis, 19 November 2026.

Dia meminta jajarannya menindaklanjuti setiap informasi masyarakat secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

“Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan dugaan penimbunan, penyalahgunaan, atau perdagangan BBM bersubsidi yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Morotai IPTU Yakub Biyagi Panjaitan, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima anggota. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan truk yang membawa belasan jeriken solar.

“Setelah menerima informasi, anggota langsung melakukan penyelidikan di lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, kami mengamankan satu unit truk bersama 17 jeriken berisi BBM jenis solar atau biosolar,” ujar Yakub.

Yakub bilang, penyidik kini masih menelusuri asal-usul bahan bakar tersebut, tujuan pengangkutan, dugaan transaksi jual beli, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara.

“Proses penyelidikan akan terus kami kembangkan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut,” katanya.

Menurutnya, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Saat ini perkara masih dalam tahap penyelidikan. Kami akan melakukan gelar perkara awal untuk menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan hasil pendalaman dan alat bukti yang diperoleh,” jelasnya.


Penulis: Aswan Kharie | Editor: Rian Hidayat