Categories: News

AP2T Desak Polda Malut Usut Dugaan Galian C Ilegal di Taliabu

Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T) mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan galian c ilegal yang marak terjadi di Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Jenderal Lapangan AP2T, Sauti Jamadin, mengatakan bahwa fenomena penambangan galian c ilegal saat ini marak terjadi di sejumlah titik, para penambang juga secara bebas beroperasi tanpa izin resmi.

Menurut Sauti, sebelumnya, pemerintah daerah telah menginstruksikan agar para pelaku usaha melengkapi dokumen mereka untuk melengkapi izin operasi.

[irp]

Sauti juga menyayangkan sikap polisi yang dinilai melindungi para penambang galian ilegal tersebut.

“Bagaimana kami tidak sayangkan, mereka (polisi) sendiri yang mengawal alat berat menuju lokasi pertambangan galian c ilegal. Bahkan, kami menduga pihak Polres disogok untuk memuluskan jalannya pertambangan tersebut,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.

Tak hanya itu, AP2T turut menduga adanya persekongkolan antara pihak Pemda Taliabu, Polres Pulau Taliabu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Para Usaha Pertambangan galian C Ilegal serta para kontraktor di wilayah setempat.

[irp]

Karena itu, pihaknya meminta Polda Maluku Utara untuk segera mengambil tindakan yang berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan, termasuk mengusut dugaan izin ilegal galian c.

“Yang kami takutkan ada persekongkolan antara pihak yang saling membutuhkan untuk kepentingan kantong pribadi. Ini merupakan kelalaian bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga, daerah ini tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutupnya.

Sauti memaparkan bahwa istilah galian C telah diubah menjadi batuan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 dan diperbarui pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, di mana pengurusannya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan dinas ESDM tingkat provinsi.

[irp]

“Kelengkapan izin penambangan galian C meliputi administrasi, teknis, dan lingkungan, dengan dokumen utama berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang diajukan melalui sistem OSS,” jelasnya.

Dokumen yang dibutuhkan meliputi KTP, NPWP, NIB, peta lokasi, studi kelayakan, dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL), serta bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kalau kemudian ini tidak dilengkapi, maka dipastikan penambangan itu ilegal dan perlu diselidiki oleh penegak hukum,” pungkasnya.

[irp]

redaksi

Recent Posts

Pemda Taliabu Blokir Dua Kontraktor

Pemerintah KabupatenPulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pemblokiran hingga blacklist dua perusahan konstruksi. Dua perusahaan…

9 jam ago

Operasi Zebra Kie Raha, Satlantas Polres Ternate Sasar Pelanggaran Berisiko Tinggi

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan…

17 jam ago

Dorong Produktivitas Anggota, Bhayangkari Morotai Kembangkan UMKM dan Hidroponik

Bhayangkari Cabang Pulau Morotai terus mendorong produktivitas anggotanya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah…

19 jam ago

NHM Sejalan dengan Gubernur Sherly, Putra Daerah Kini Duduki Jabatan Strategis di Perusahaan Tambang

Keinginan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, agar putra-putri daerah tidak hanya bekerja sebagai operator dump…

1 hari ago

FEBI IAIN Ternate Gandeng ICMI Malut, 160 Mahasiswa Baru Ikuti Kemah Literasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar Kemah Literasi…

2 hari ago

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

2 hari ago