Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Maluku Utara, Siti Nirbaya Gelamona saat diwawancarai wartawan. Foto: ijat/cermat
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat.
RDP tersebut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Iyun Ferdian, Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar, dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Siti Nurbaya Gelamona mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat bersama suplayer di 123 pangkalan yang ada di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.
“Akan kami lakukan pengawasan di 123 pangkalan minyak tanah agar tidak terjadi penggelembungan dan kecurangan di masing-masing pangkalan minyak tanah,” kata Situ Nurbaya Gelamona kepada cermat, Jumat, 3 Januari 2025.
Untuk meminimalisir masalah kelangkaan BBM jenis minyak tanah, kata Siti Nurbaya, akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah di masing-masing Desa di Kepulauan Sula.
“Seluruh Desa di Kepulauan Sula akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah agar kuota BBM di masing-masing Desa dapat tercukupi,” jelasnya.
Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar menyebutkan di Kepulauan Sula tidak pernah terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah.
“Kelangkaan minyak tanah di Sula itu mungkin pandangan orang lain. Kalau dari kami sebagai agen sebut tidak ada kelangkaan. Karena kami salurkan sesuai kebutuhan data pangkalan,” kata Sofyan Anwar.
Hal senada disampaikan Dirut Pertamina Kepulauan Sula, Iyun Ferdian, yang mengaku pihaknya tidak tahu soal kelangkaan minyak tanah di Kepulauan Sula.
“Kalau soal kelangkaan minyak tanah bukan dominan kami untuk menjawab. Pada prinsipnya, kami hanya menyalurkan sesuai alokasi,” singkat Iyun Ferdian.
Sementara Kadis Perindagkop Kepulauan Sula, Djena Tidore kepada cermat mengatakan, kuota minyak tanah di Kepulauan Sula sangat banyak. Namun, sistem pengawasannya kurang ketat.
“Kuota minyak tanah sudah sangat banyak, hanya saja kita harus meningkatkan sistem pengawasan bersama lintas sektor,” kata Djena.
____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate berpotensi menjemput paksa terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoaks) dan pencemaran…
Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dalam waktu dekat akan menggelar…
Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Ternate menyerahkan tiga anggota Satpol PP, yang…
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, secara resmi melepas…
Dua pemain bintang Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, secara resmi melaporkan sejumlah pemilik…
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 31 pejabat struktural…