News

Bahas Kelangkaan BBM, Komisi II DPRD Kepulauan Sula Akan Perketat Pengawasan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat.

RDP tersebut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Iyun Ferdian, Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar, dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Siti Nurbaya Gelamona mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat bersama suplayer di 123 pangkalan yang ada di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.

“Akan kami lakukan pengawasan di 123 pangkalan minyak tanah agar tidak terjadi penggelembungan dan kecurangan di masing-masing pangkalan minyak tanah,” kata Situ Nurbaya Gelamona kepada cermat, Jumat, 3 Januari 2025.

Untuk meminimalisir masalah kelangkaan BBM jenis minyak tanah, kata Siti Nurbaya, akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah di masing-masing Desa di Kepulauan Sula.

“Seluruh Desa di Kepulauan Sula akan diberikan penambahan pangkalan minyak tanah agar kuota BBM di masing-masing Desa dapat tercukupi,” jelasnya.

Dirut PT. AMT Sanana Lestari, Sofyan Anwar menyebutkan di Kepulauan Sula tidak pernah terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah.

“Kelangkaan minyak tanah di Sula itu mungkin pandangan orang lain. Kalau dari kami sebagai agen sebut tidak ada kelangkaan. Karena kami salurkan sesuai kebutuhan data pangkalan,” kata Sofyan Anwar.

Hal senada disampaikan Dirut Pertamina Kepulauan Sula, Iyun Ferdian, yang mengaku pihaknya tidak tahu soal kelangkaan minyak tanah di Kepulauan Sula.

“Kalau soal kelangkaan minyak tanah bukan dominan kami untuk menjawab. Pada prinsipnya, kami hanya menyalurkan sesuai alokasi,” singkat Iyun Ferdian.

Sementara Kadis Perindagkop Kepulauan Sula, Djena Tidore kepada cermat mengatakan, kuota minyak tanah di Kepulauan Sula sangat banyak. Namun, sistem pengawasannya kurang ketat.

“Kuota minyak tanah sudah sangat banyak, hanya saja kita harus meningkatkan sistem pengawasan bersama lintas sektor,” kata Djena.

____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

7 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

8 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

8 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

12 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

14 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

15 jam ago