News

Bawaslu Akan Telusuri Dugaan Pelanggaran Bupati Halut dalam Pergantian Pejabat

Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Frans Manery diduga melanggar aturan terkait pergantian pejabat.

Aturan tersebut berkaitan dengan larangan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Lalu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat 2 dan termasuk ayat 3.

Kendati begitu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Oni Hendrik saat dikonfirmasi mengatakan, pergantian tersebut memang benar, karena SK Plt kadis Kominfo sudah dikeluarkan sejak 21 Mei 2024.

“Bupati dalam hal ini tidak menyalahi aturan karena tidak ada prosesi pelantikan, namun hanya penunjukan Plt kadis saja,” ucapnya kepada cermat, Senin, 03 Juni 2024

Disentil terkait pemberhentian kadis sebelumnya, Oni mengaku, pemberhentian Raymond Batawi itu dikarenakan pembangunan media center di luar sekedul APBD. Yang mana, kata ia, kegiatan pembangunan tersebut tidak dianggarkan pada APBD tahun 2024.

“Bupati sudah melarang untuk proyek tersebut tidak dilanjutkan, namun larangan itu tidak diindahkan oleh Rymond sendiri, sehingga ia diberhentikan sejak tanggal 21 Mei 2024” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Halut, Ahmad Idris saat dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini pihak Bawaslu belum mendapatkan SK atau isu pergantian atau Pemberhentian di lingkup Pemda Halut.

“Namun kami sebagai lembaga pengawas bakal menindaklanjuti dengan cara melakukan penelusuran di lapangan, yaitu meminta keterangan dari pihak BKD terkait kebenaran Isi tersebut,” katanya.

Akademisi Unkhair Ternate, Muhammad Tabrani mengatakan, dalam konteks itu, meskipun pergantian itu benar adanya, Bawaslu hanya berwenang untuk memberikan imbauan kepada Bupati, tapi tidak bisa diberikan sanksi. Karena belum masuk pada tahapan Pilkada.

“Sebab, larangan dalam Pasal 71 UU Pilkada membatasi hanya kepada kepala daerah yang berstatus petahana. Kalau bukan petahana maka sah saja,” tandasnya.

—-

Penulis: Agus Salim Abas

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

9 jam ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

13 jam ago

Kantongi 20 Rekomendasi, Muhammad Rifandy Bidik Ketua PSSI Malut

Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…

17 jam ago

Dibo-Dibo

Pada pagi ketika Mina mengatakan ingin berhenti kuliah, Ema sedang suntuk memilah ikan-ikan segar. Ia…

19 jam ago

NHM Peduli Santuni 25 Anak Yatim dan Yatim Piatu di Halmahera Utara

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…

21 jam ago

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…

21 jam ago