Koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Halmahera Utara, Rusni Ibrahim saat monitoring TPS di Desa Soatobaru, Galela Barat. Foto: Istimewa
Bawaslu Halmahera Utara, Maluku Utara, sampai saat ini belum bisa memastikan hasil perolehan perhitungan surat suara, karena terkendala keterlambatan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pengisian plano dan fom C hasil salinan.
Keterlambatan ini ditemukan Bawaslu saat melakukan monitoring di Desa Soatobaru, Galela Barat, TPS 2 dan 3, Desa Ngidiho, Desa Gotalamao TPS 1, Desa Duma TPS 2 dan 4.
“Sampai 3 hari pasca pungut hitung Bawaslu pun belum bisa memastikan hasil perolehan disebakan keterlambatan petugas KPPS. Semuanya kendalanya sama, keterlambatan pengisian,” kata Koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Halmahera Utara, Rusni Ibrahim, Jumat, 16 Febuari 2024.
Rusni bilang, hal itu membuat pengawas TPS pun terlambat mengapload cepat di aplikasi Siwaslu.
“Kendala yang sangat dihadapi pertama adalah minim pemahaman oleh KPPS terkait pengisian C plano dalam angka surat suara sah dan tidak sah,” akuinya.
Rusni menyebut, ia mengetahui temuan pengawas TPS itu saat pihaknya melakukan monitoring.
“Hari ini terahir monitoring pengumpulan C salinan. Selaku Koordiv pengampu pungut hitung, saya pantau di KPPS Desa Igobula sampai dengan tadi malam masih melakukan pengisian Plano dan ada beberapa yang salah. Kemudian diganti karena kurangnya pemahaman pengisian fom C plano,” pungkasnya.
——
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, terus mendorong gerakan kebersihan lingkungan melalui aksi bertajuk Sigofi…
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara resmi menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-6…
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025…
Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana…
Ketua Badan Hukum NasDem Maluku Utara, Fahruddin Maloko, menyoroti maraknya dugaan kriminalisasi terhadap warga yang…
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat…