Bawaslu Rapat Bersama Stakeholder, Netralitas ASN dan Kades Jadi Perhatian di Pilkada Halut

Rapat Bersama Stakeholder jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024, kembali digelar Bawaslu Halmahera Utara di Hotel Marahai Park, Rabu, 02 Oktober 2024.

Asisten I Bupati Halut Drs. Fredrik N. Sahetapy, dalam kesempatan itu mengatakan, rapat ini dilakukan atas respons berbagai dinamika yang terjadi baik di lapangan maupun lewat pemberitaan media sosial. Terutama untuk menyamakan persepsi.

Dengan berbagai materi dalam rapat ini, kata ia, diharapakan memberi kekuatan dan pengharapan bagi masing-masing stakeholder dalam mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan baik.

Pemda menaruh harapan besar untuk Bawaslu dan seluruh jajaran. Terlebih tak sekadar rapat, tapi lebih penting Bawaslu sering turun ke lapangan dan melakukan monitoring di jajaran bagian bawah sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada dapat terlaksana dengan baik.

“Bawaslu diharapkan dapat menjadi wasit yang baik sehingga melahirkan kualitas yang baik untuk demokrasi di Halut,” pintanya.

Mantan Kepala Kesbangpol Halut ini juga mengajak kepada tim kampanye dan parpol untuk saling mengingatkan bahwa pilkada adalah hal yang biasa. Keamanan dan kenyamanan bersama sangatlah penting.

“Jangan karena lewat Pemilihan ini kita tidak harmonis. Yang terpenting semua punya komitmen bersama membawa kabupaten Halmahera Utara lebih baik ke depan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, dalam sambutannya mengatakan, tahapan Pilkada terus bergulir dan masuk 8 hari masa kampanye. Di masa ini, proses promosi visi misi telah berlangsung dengan berbagai dinamikanya.

“Penyelenggaraan Pilkada terlaksana dengan baik bukan hanya di Bawaslu dan KPU, melainkan diperlukan keterlibatan semua pihak,” ucapnya.

Tak tak bisa diabaikan dalam proses ini, kata ia, adalah netralitas ASN dan Pemdes. Ini menjadi catatan penting agar semua pihak dapat taat dengan ketentuan yang berlaku. Money politik jadi atensi Bawaslu untuk dilakukan pengawasan. Termasuk isu SARA dan ujaran kebencian.

“Kalau kita ikuti di media sosial, orang saling menghujat. Maka ini harus kita berikan pencerahan terutama peserta pemilu dan masyarakat secara umum.
Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik dan berkualitas,” ucapnya.