News

Biaya Pemasangan Listrik di Taliabu Dikeluhkan, Begini Respons PLN

Setelah bertahun-tahun menanti, tiga desa di Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, akhirnya resmi menikmati aliran listrik. Ketiga desa tersebut yakni Desa Kilo, Bapenu, dan Gelebo.

Penyediaan listrik ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan PT PLN (Persero).

Meski demikian, sejumlah warga mengeluhkan biaya pemasangan meteran listrik. Adrin, warga Desa Bapenu, mengaku diminta membayar Rp2,5 juta untuk pemasangan meteran, namun ia menolak.

Menurutnya, beberapa warga lain bahkan dikenakan biaya antara Rp3 juta hingga Rp4 juta untuk meteran berdaya 900 VA.

“Ini seperti bentuk perampokan terhadap masyarakat. Kami meminta PLN memberikan sanksi tegas kepada oknum atau vendor yang menangani pemasangan tersebut,” ujar Adrin kepada cermat, Selasa, 7 Juli 2026.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit PLN Pulau Taliabu, Juliadi, menjelaskan bahwa biaya resmi pemasangan baru untuk daya 900 VA sebesar Rp1,9 juta sesuai ketentuan perusahaan.

Ia menegaskan bahwa proses pemasangan dilakukan oleh vendor mitra PLN dan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Vendor akan kami surati untuk diberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Bentuk sanksinya menjadi kewenangan masing-masing vendor,” katanya.

Juliadi menambahkan, biaya instalasi listrik di dalam rumah tidak diatur PLN karena bergantung pada jasa instalatir yang dipilih pelanggan. Namun, instalasi yang telah selesai wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan ketenagalistrikan.

Selain itu, PLN juga menyiapkan program promosi pada Agustus 2026 berupa diskon perubahan daya listrik. “Tidak ada promo untuk pemasangan baru, yang tersedia hanya promo tambah daya,” ujarnya.

redaksi

Recent Posts

Kejati Malut Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi yang Menyeret Eks Wakil Gubernur

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi belanja makan dan…

11 menit ago

DPRD Morotai Setujui Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Rp20,17 Miliar

DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan…

5 jam ago

Koalisi Desak Prabowo Temui Warga Terdampak Industri Nikel di Halmahera

Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan mendesak Presiden Prabowo Subianto menemui…

10 jam ago

Formapas Malut Minta Penanganan Karhutla di Taliabu Secara Terpadu dan Berbasis Mitigasi

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendapat perhatian serius. Kobaran…

20 jam ago

DKP Morotai Buka Pendampingan Perizinan Rumpon bagi Kelompok Nelayan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Maluku Utara, membuka pendampingan bagi kelompok nelayan, Kelompok…

24 jam ago

AKP Joy Sianipar, Perwira Polda Maluku Utara yang Fokus Lindungi Anak

Nama AKP Joy Ananda Putra Sianipar, S.I.K., kini cukup dikenal dalam penanganan kasus tindak pidana…

1 hari ago