Gambar terbaru Gedung DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara. Sebanyak 20 nama anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 akan mengisi kursi di kantor tersebut. Foto: Aswan Kharie/cermat
Menjelang bulan suci Ramadan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Maluku Utara, merealisasikan anggaran sebesar Rp614 juta lebih untuk kebutuhan Sekretariat DPRD dan tunjangan anggota dewan.
Realisasi tersebut mencakup tiga aitem kegiatan yang diajukan sekretariat DPRD. Dari ketiga pos anggaran tersebut, pembayaran tunjangan anggota DPRD menjadi komponen dengan nilai terbesar.
Berdasarkan data yang diperoleh, rincian anggaran yang telah dicairkan yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sekretariart DPRD bulan Januari sebesar Rp32.387.600, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD bulan Januari sebesar Rp9.240.000, serta pembayaran tunjangan lainnya bagi anggota DPRD bulan Januari sebesar Rp573.000.000.
“Permintaan ada tiga kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Kalau ditotalkan anggaran yang digeser itu berkisar Rp614 juta lebih,” ungkap salah satu sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Februari 2026.
Pencairan anggaran tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Morotai, Nana Suryana Kharie.
“Ya itu, ya,” singkat Nana saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Diketahui, total tunjangan sebesar Rp573 juta tersebut diperuntukkan bagi 20 anggota DPRD Morotai untuk pembayaran bulan Februari 2026.
Upaya penyelamatan sumber air terbesar di Kota Ternate mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara DPRD,…
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai bersama Grup Aksi Human Rights Ternate…
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyambut kedatangan pemain EPA U18 dan U20 Malut United di Kantor…
Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera mengusut…
DPRD Kota Ternate mendesak agar pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan lahan dan sertifikat warga di…
Kantor Pertanahan Pulau Morotai, Maluku Utara, mulai melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun…