Cerita Tim Vaksinator Klinik Pratama Baabullah Ternate Menagih Haknya

Perintah telah dilaksanakan. Tapi hak belum diterima. Demikian yang dialami Eka Wiwi Prasetya dan R. Kamilahsari Suratin.

Eka adalah tenaga administrasi. Sedangkan Sari–sapaan akrab R. Kamilahsari Suratin–adalah dokter umum.

Keduanya tergabung dalam tim vaksinator COVID-19 yang sehari-hari bertugas di Klinik Pratama Korem 152/Baabullah, Kota Ternate, Maluku Utara.

Ketika Indonesia dilanda COVID-19 sejak diumumkan pasien pertama terinfeksi pada 2 Maret 2020, pemerintah mulai putar otak mengatur skenario untuk langkah penanganan.

Kala itu, semua unsur dikerahkan. Termasuk TNI yang diperintahkan membentuk satuan pelaksana vaksin COVID-19 pada daerah masing-masing.

Di wilayah Kodam XVI/Pattimura, Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah (Dandenkesyah) 16.04.01 Ternate, Letkol Ckm Susatyo Prabowo, mengeluarkan surat perintah nomor: Sprin/20/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021.

Perintah itu mengacu pada Surat KSAD Nomor: ST/502/2021 tertanggal 26 Februari 2020, Surat Telegram Pangdam XVI/Pattimura: ST/413/2021 tertanggal 5 Maret 2021, serta pertimbangan dari Komando dan Staf Denkesyah 16.04.01 Ternate.

Dalam dokumen laporan yang diperoleh cermat, total petugas vaksinator di bawah Denkesyah 16.04.01 Ternate berjumlah 54 orang yang didominasi anggota TNI. Selebihnya berstatus sipil.

Khusus di klinik milik Korem 152/Baabullah, petugas vaksinator terbagi dua tim. Masing-masing berjumlah 7 dan 4 orang. Tim satu yang berjumlah 7 orang terdiri dari 1 dokter, 3 tenaga administrasi, 2 perawat, dan 1 bidan.

Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dimulai awal Maret 2021, setiap personel menerima insentif dari Kodam maupun Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

Insentif dari Pemkot Ternate ke personel di klinik diantar langsung oleh Kadinkes, Nurbaity Radjabessy. Sedangkan dari Kodam ditransfer ke nomor rekening klinik, lalu dibagi.

Sayangnya, Eka lupa nominalnya. “Yang jelas tim kami berjumlah 7 orang dapat semua,” ucapnya, didampingi Sari kepada cermat, Kamis 18 Mei 2023.

Pakai Biaya Pribadi

Memasuki 2022, Kepala Kesdam XVI/Pattimura, Kolonel Ckm dr Masri Sihombing, mengeluarkan perintah melanjutkan vaksinasi COVID-19. “Itu secara lisan,” ucap Eka.

Dimulai awal Mei hingga Oktober 2022, tidak ada perubahan pada komposisi tim vaksinator yang dibentuk pada 2021. Hanya satu tenaga dokter yang berganti.

Bekerja sama dengan Dinkes Ternate, lokasi vaksinasi dimulai di depan Laboratorium dan Apotek Bahari Berkesan. Lalu berpindah ke kawasan Taman Nukila.

Kemudian bergeser di depan Masjid Raya Al-Munawwar dan terakhir di depan Jatiland Mall. “Tempatnya berpindah-pindah,” terang Sari.

Selama pelaksanaan, stok vaksin disiapkan Dinkes Ternate. Sedangkan data penerima vaksin rutin dilaporkan setiap akhir bulan, yang ditandatangani oleh Kadinkes dan Kepala Klinik Mayor Ckm Budi Fransofa.

Eka mengungkapkan, 6 bulan melaksanakan vaksinasi, biaya makan minum hingga operasional ditanggung sendiri. Termasuk pembelian alat tulis kantor (ATK).

“Itu pakai uang pribadi. Kami lupa nominalnya berapa. Tapi kalau dihitung-hitung ya lumayan banyak,” ujar Eka.

Semula, baik Eka maupun Sari, tahu bahwa ada biaya makan-minum hingga operasional. Tapi Dinkes Ternate saat itu diterpa isu dugaan penyalahgunaan dana COVID-19.

“Jadi kami pikir mungkin uangnya sudah tidak ada,” kata Eka. “Tapi vaksinasi tetap kami laksanakan atas dasar perintah,” timpal Sari.

Selang beberapa waktu, kabar gembira pun menghampiri seluruh tim vaksinator, khususnya yang bertugas di klinik. “Ternyata ada uang insentif dari Kodam,” ucap Eka.

“Kami semangat sekali. Jadi segala persyaratan untuk kelengkapan berkas administrasi yang diminta dibuat semua,” kata Sari menimpali.

Informasi soal insentif baru mencuat di Grup WhatsApp. “Mulai saat itu saya selalu begadang sampai pagi,” ucap Eka.

Hampir semua laporan disiapkan. Seperti berita acara rekonsiliasi antara satuan pelaksana di lapangan dengan pemda.

“Misalnya target masyarakat yang sudah divaksin dan kekuatan personel vaksinator yang terlibat di lapangan,” ucap Eka.

Lalu lembaran kwitansi KU-17 atau bukti penerimaan, surat perintah pembayaran dari Kotamaops, dan surat perintah bayar.

Kemudian daftar pertelaahan, surat pertanggung jawaban mutlak, surat perintah, daftar nominatif, serta rekening perorangan disertai data valid.

Dalam dokumen rencana penggunaan anggaran vaksinasi TNI tahun anggaran 2022, masing-masing vaksinator memperoleh Rp 200.000 per-hari. Rinciannya, uang harian Rp 150.000 dan transportasi Rp 50.000.

Jika dihitung selama 6 bulan atau 138 hari, maka setiap personel vaksinator memperoleh insentif sebesar Rp 27.600.000.

Sementara, personel yang melaksanakan vaksinasi di wilayah Kodam XVI/Pattimura berjumlah 347 orang dan tersebar di sejumlah satuan.

Wilayah Malut di antaranya Klinik Yonif RK 732/Banau, Halmahera Barat, Denkesyah 16.04.01 Ternate, Rumah Sakit Tentara Tk.IV Ternate, dan Klinik Korem 152/Baabullah.

Mengadu ke KSAD Dudung hingga Panglima Andika

Ketidakjelasan dana insentif mulai merebak di seisi Klinik Pratama Korem 152/Baabullah akhir 2022. Bekerja selama 6 bulan dengan biaya sendiri, Eka dan Sari pun menuntut haknya.

Semula, keduanya mengadu ke Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman melalui akun instagram. “Tapi mungkin tidak dibaca,” kata Sari.

Tak menyerah, Sari mencoba mengadu ke Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI lewat instagramnya. Tiba-tiba, satu akun merespons.

“Dia ikut menandai cuitan saya ke akun resmi Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Di situ saya langsung sampaikan. Akhirnya mereka minta saya melapor,” terangnya.

Sari dan Eka pun mengajukan laporan via online ke Puspom TNI pada Rabu, 12 April 2023 dan ditindaklanjuti di Detasemen Polisi Militer (Denpom) XVI/1 Ternate.

Sari bilang, pihak Kodam sempat mentransfer Rp 11.500.000 ke rekening klinik pada Selasa, 11 April untuk diserahkan tim satu berjumlah 7 orang.

Tapi pada Jumat 14 April 2023, duit diminta dikembalikan. “Katanya gara-gara kami lapor persoalan ini ke Puspom TNI, Panglima Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung,” kata Sari.

Hari pertama bertandang ke Denpom, Sari dan Eka dimintai bukti serta keterangan. Dalam kesempatan itu, Sari menyampaikan soal uang Rp 11.500.000 yang telah dikirim pihak Kodam tapi diminta dikembalikan.

“Dari situ penyidik bilang tunggu perkembangan selanjutnya. Tapi di H-2 lebaran Idul Fitri, kami dipaksa menandatangani KU-17 sebagai bukti penerimaan,” ucapnya.

Sari pun sempat dihubungi penyidik di Denpom pada 18 April untuk dimintai keterangan. Tapi Sari memilih tidak datang.

Alasannya, dalam surat telegram Panglima TNI terkait bukti transfer harus dikirimkan ke Irjen TNI paling lambat 3 Mei 2023.

“Jadi masih ada harapanlah. Pikirnya nanti di rentang waktu itu uangnya sudah kami terima. Ternyata, setelah 3 Mei tidak ada tanda-tanda (insentif cair),” ucapnya.

Lalu pada 4 Mei, Sari dan Eka kembali ke Denpom. Tapi tidak bertemu penyidik. Dan pada Senin 8 Mei, Sari mengabarkan ke penyidik bahwa dirinya hendak ke Denpom.

Tapi saat itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amien sedang berkunjung ke Ternate. “Katanya sedang sibuk dan nanti dikabari,” katanya.

Namun hampir dua pekan menunggu, tak ada kabar. Sari baru dihubungi oleh penyidik usai cermat bertandang ke Denpom pada Jumat, 26 Mei.

“Sekitar pukul 11.00 WIT saya dihubungi. Ditanya oleh penyidik, kapan bisa bertemu untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ucapnya.

Duit Rp 27.600.000 ke Mana?

cermat memperoleh selembar kertas tertulis ‘daftar penerimaan dana vaksin Mei – Oktober’. Pada kolom tabel tertera 11 nama, pangkat, angka nominal Rp 500.000 yang diterima, serta tanda tangan.

Uang tersebut ditransfer dari pihak Kodam ke rekening klinik untuk dibagi ke dua tim vaksinator. Tapi dalam lembaran itu, hanya 4 orang yang tidak menandatangani.

Dua di antaranya adalah Sari dan Eka. Dan dua orang lagi bukan dari kalangan TNI. “Semua anggota sudah terima. Kami belum mau ambil,” ucap Eka.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Sari, bahwa berdasarkan hasil diskusi di internal Denkesyah, mereka akan diberi uang dengan nominal yang berbeda.

“Kepala klinik Pak Budi bilang saya Rp 5 juta dan Eka Rp 3 juta. Tapi saya bilang, nanti berunding dengan Eka dulu,” katanya.

Keesokan hari, Sari menyampaikan bahwa ia dan Eka siap menerima. Tapi minimal Rp 25.000.000. “Kepala klinik bilang uangnya hanya segitu, jadi kami menolak,” katanya.

Dalam surat telegram dari Pangilma TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, nomor: ST/252/2023 tertanggal 17 April 2023, bukti transfer harus dikirim ke Irjen TNI paling lambat 3 Mei 2023.

Sementara, laporan nominatif tim percepatan vaksinasi COVID-19 Klinik Pratama Korem 152/Baabullah periode Mei – Oktober 2022 sudah ditandatangani.

Itu berarti, laporan transfer yang dibuktikan dengan tandatangan penerima telah dikirim ke Irjen TNI. “Tapi faktanya belum kami terima. Jadi Rp 27.600.000 ini ke mana?” tanya Sari.

***

Hujan deras mengguyur Ternate. Pagi itu, Jumat, 26 Mei 2023, cermat bertandang ke Kantor Denkesyah 16.04.01 Ternate, hendak menemui Letkol Ckm Susatyo Prabowo.

Lokasinya di lantai dua Rumah Sakit Tentara Tk.IV Ternate. “Pak Danden sibuk. Sementara lagi di Polda,” ucap seorang anggota TNI.

Di Mapolda Malut, seorang anggota TNI berseragam olahraga hijau mengaku tidak melihat Dandenkesyah. “Tidak tahu,” singkatnya.

cermat lalu mencoba mengajukan permohonan wawancara lewat pesan WhatsApp. Susatyo pun merspons. Kepada cermat, ia mengaku di Korem 152/Baabullah.

“Sedang vicon (video conference) dengan Pangkogabwilhan. Nanti saya kabari lagi dalam kesempatan pertama. Karena perintah mendadak,” ucapnya.

Ketika cermat menjelaskan persoalan yang hendak dikonfirmasi, Susatyo tak lagi menggubris. Bahkan, komunikasi WhatsApp tak lagi terhubung. Diduga telah diblokir.

cermat kembali mendatangi Susatyo pada Senin, 29 Mei di ruangannya. Seorang anggota TNI di pos jaga sempat meminta cermat menunggu.

Beberapa detik kemudian, anggota tersebut keluar dari ruangan dan menyampaikan, bahwa “Pak Danden lagi melayani tamu. Belum bisa ditemui.”

cermat lalu ke Kantor Denpom XVI/1 Ternate. Namun tak berkesempatan menemui Komandan Denpom A.K. Relebulan.

Tapi Dandenpom lewat seorang anggota Denpom mengaku laporan Eka dan Sari telah diterima. “Sudah sampai ke pusat juga, karena secara online,” singkatnya.

Dari Denpom XVI/1 Ternate, cermat bertolak ke Korem 152/Baabullah menemui Kepala Penerangan Korem (Penram), Mayor Inf Anton Santoni.

Tapi Anton mengaku tidak tahu saat dicecar sejumlah pertanyaan. “Karena saya baru pulang dari tugas langsung ditempatkan di Penram,” ucapnya. “Jadi tidak tahu soal ini.”

Anton pun menghubugi seseorang. Usai menelepon, Anton mengarahkan cermat menemui Mayor Ckm Budi Fransofa, kepala klinik yang merangkap sebagai Wakil Dandenkesyah.

Sayangnya, Budi saat ditemui cermat di ruangannya menolak berkomentar perihal insentif vaksinator yang tak kunjung diterima itu.

“Sampeyan saya ingatkan. Ini instansi TNI. Harus menyurat ke Korem dulu. Kalau sudah ada izin baru kami sampaikan,” pungkasnya.
_________

Penulis: Nurkholis Lamaau – Muhammad Ilham Yahya

Editor : Nurkholis Lamaau