Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Maluku Utara, Soleman Patras. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat
Bawaslu Maluku Utara hingga kini belum menerima laporan sengketa proses usai penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU.
Hal itu disampaikan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Maluku Utara, Soleman Patras, kepada cermat, Rabu, 30 Agustus 2023.
Soleman menyebut bahwa secara umum untuk pengajuan sengketa kepada pihaknya sampai saat ini hasilnya masih nihil.
“Jadi dari 16 Parpol itu nihil tidak ada sengketa proses yang dimasukkan ke Bawaslu Provinsi,” terang Soleman.
Adapun pengajuan sengketa di 10 kabupaten/kota wilayah Provinsi Malut juga nihil, “semuanya kosong tidak ada pengajuan sengketa,” tegas Soleman.
Kendati demikian, menurut dia, ada tanggapan masyarakat yang dilayangkan kepada bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
“Memang dalam posisi ini untuk tanggapan masyarakat masih ada ruang, karena sesuai dengan tahapan KPU secara berjenjang baik itu KPU provinsi maupun kabupaten/kota akan memanggil pimpinan Parpol untuk melakukan klarifikasi dan sekaligus melakukan perbaikan,” pungkasnya.
——
Penulis: Muhammad Ilham Yahya
Editor: Rian Hidayat Husni
Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Popular Government Institution 2025 dari…
Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Aneka Tambang (Antam)…
PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…
Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…
Kongsi Gigs: Music, Football, Culture di Ternate, Maluku Utara, bukan sekadar acara manggung. Acara ini…