Tim pemekaran bersama Pemda Taliabu saat meninjau lokasi pemekaran Kabupaten Pulau Mangoli. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat
Desa Falabisahaya di Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditargetkan menjadi ibu kota Kabupaten Pulau Mangoli yang akan dimekarkan.
Ketua Tim Pemekaran DOB, Prof Muhadam Labolo mengatakan, kurang lebih 330 berkas pemekaran DOB telah menumpuk di meja kemendagri saat ini, salah satunya adalah berkas rencana pemekaran Pulau Mangoli.
“Pulau Mangoli ini sangat layak menjadi Kabupaten baru di Maluku Utara setelah moratorium dibuka,” kata Muhadam, Selasa, 12 Desember 2023.
Ia menilai bahwa Desa Falabisahaya layak menjadi Ibu Kota Kabupaten baru di Maluku Utara tersebut.
Hal itu lantaran Infrastruktur dan penataan kotanya tertata sangat bagus dan tidak menguras anggaran banyak.
“Insya Allah, Pemerintah Pusat secepatnya membuka kran Moratorium agar Pulau Mangoli dapat dimekarkan bersamaan dengan beberapa daerah yang menunggu pemekaran,” jelasnya.
Muhadam menuturkan, tugas tim pemekaran adalah menyusun dokumen pemekaran sesuai PP no 78 Tahun 2007 tentang kelengkapan naskah akademik.
“Naskah akademik Pemekaran Pulau Mangoli ini sudah diajukan sejak tahun 2008. Hanya saja, ada dokumen yang harus direvisi kembali. Sehingga, kami melakukan survei di daerah yang tertera pada naskah akademiknya,” ungkap dia.
“Dan kami menargetkan, setelah naskahnya selesai direvisi, Dokumen pemekaran Pulau Mangoli langsung kami serahkan ke Kemendagri melalui Pemerintah Daerah Kepulauan Sula,” tandasnya.
____
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang…
Oleh: Budi Nurgianto (Jurnalis dan Anggota AJI Ternate) SETIAP kali bertemu dan ngobrol bersama kawan…
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate menetapkan owner investasi Zahra Berkah, SAHM alias Sahriyani, sebagai…
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pulau Morotai, Maluku Utara mengklarifikasi status…
Setelah sekitar delapan tahun terkendala persoalan pembebasan bangunan kafe, ruas jalan yang menghubungkan Desa Pandanga…
Sejumlah lembaga bantuan hukum, advokat, akademisi, pemerhati sosial, hingga elemen masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara,…