Giat program advokasi BKKPK yang digelar di Isda Kepulauan Sula, Maluku Utara. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kepulauan Sula, Maluku Utara, melakukan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Kegiatan yang berlangsung di Isda Kepulauan Sula, pada Sabtu, 26 Agustus 2023 itu bertujuan menurunkan angka stunting serta menciptakan keluarga yang berkualitas.
Kepala DPPKB Kepulauan Sula Marini Nur Ali menjelaskan bahwa program KKBPK ini lebih dikenal dengan sebutan program bangga kencana.
Menurutnya, prinsipnya progam ini adalah upaya terencana guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, serta upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
“Program KKBPK tidak hanya menurunkan total fertility rate atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur. Akan tetapi bagaimanaa mempersiapkan generasi muda untuk merencanakan kehidupan berumah tangganya,” terang Marini.
Di sisi lain, ia bilang, percepatan penurunan stunting merupakan program nasional yang harus didukung sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021.
“Berkaitan dengan penurunan angka kasus stunting, saya berharap kita bisa berbagi solusi untuk mengatasi kasus stunting yang ada di Kepulauan Sula untuk bisa mencapai target 14 persen di tahun 2024,” ujarnya.
Marini memaparkan bahwa angka kasus stunting tahun 2022 di Kepulauan Sula cukup tinggi dengan ditetapkannya 15 lokasi prioritas stunting, hal itu sebagaimana ditetapkan oleh WHO.
“Baik itu di tahun 2022 dan 2023 yang berdasarkan data Bangda Kemendagri. Oleh karena itu, saya sangat berharap kita semua yang ada dalam ruangan ini Serius dalam kerja nyata, cepat, dan kerja berkualitas,” pungkasnya.
——–
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Editor: Rian Hidayat Husni
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang…
Oleh: Budi Nurgianto (Jurnalis dan Anggota AJI Ternate) SETIAP kali bertemu dan ngobrol bersama kawan…
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate menetapkan owner investasi Zahra Berkah, SAHM alias Sahriyani, sebagai…
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pulau Morotai, Maluku Utara mengklarifikasi status…
Setelah sekitar delapan tahun terkendala persoalan pembebasan bangunan kafe, ruas jalan yang menghubungkan Desa Pandanga…
Sejumlah lembaga bantuan hukum, advokat, akademisi, pemerhati sosial, hingga elemen masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara,…