News

Gelar Advokasi, Dinas PPKB Kepulauan Sula Terget Turunkan Angka Stunting

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kepulauan Sula, Maluku Utara, melakukan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kegiatan yang berlangsung di Isda Kepulauan Sula, pada Sabtu, 26 Agustus 2023 itu bertujuan menurunkan angka stunting serta menciptakan keluarga yang berkualitas.

Kepala DPPKB Kepulauan Sula Marini Nur Ali menjelaskan bahwa program KKBPK ini lebih dikenal dengan sebutan program bangga kencana.

Menurutnya, prinsipnya progam ini adalah upaya terencana guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, serta upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

“Program KKBPK tidak hanya menurunkan total fertility rate atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur. Akan tetapi bagaimanaa mempersiapkan generasi muda untuk merencanakan kehidupan berumah tangganya,” terang Marini.

Di sisi lain, ia bilang, percepatan penurunan stunting merupakan program nasional yang harus didukung sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021.

“Berkaitan dengan penurunan angka kasus stunting, saya berharap kita bisa berbagi solusi untuk mengatasi kasus stunting yang ada di Kepulauan Sula untuk bisa mencapai target 14 persen di tahun 2024,” ujarnya.

Marini memaparkan bahwa angka kasus stunting tahun 2022 di Kepulauan Sula cukup tinggi dengan ditetapkannya 15 lokasi prioritas stunting, hal itu sebagaimana ditetapkan oleh WHO.

“Baik itu di tahun 2022 dan 2023 yang berdasarkan data Bangda Kemendagri. Oleh karena itu, saya sangat berharap kita semua yang ada dalam ruangan ini Serius dalam kerja nyata, cepat, dan kerja berkualitas,” pungkasnya.

——–

Penulis: La Ode Hizrat Kasim

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

8 jam ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

9 jam ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

17 jam ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

1 hari ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

1 hari ago

Percepat Pembangunan Infrastruktur di Taliabu, Pemerintah Bentuk Tim KPBU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim  dengan mematangkan penerapan skema…

2 hari ago