Graal Taliawo anggota DPD-RI dari Maluku Utara saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenhut dan KLH di Gedung DPD-RI pada Rabu 14 Mei 2025. Foto: Istimewa
Anggota DPD Dapil Maluku Utara Dr. R. Graal Taliawo meminta aparat penegak hukum (APH) tak main-main mengawal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Graal menilai kasus ini masuk fase darurat untuk segera ditangani.
“Kita ingin ada penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku dan memberi perlindungan untuk korban, saya kira Maluku Utara kasus ini sudah masuk fase darurat dan ekstrem,” ucap Graal kepada wartawan di Ternate, sejak Jumat, 13 Juni 2025.
Tindakan kekerasan terhadap anak atau kepada mereka yang disebut kelompok rentan, menurut dia, perlu menjadi perhatian bersama, terutama Polri. “Kapolda Maluku Utara dan jajarannya harus melaksanakan penegakan hukum tegas di lapangan, jangan main-main, kita harus punya mindset luas terkait kasus ini,” ucapnya.
Graal mengamati kekerasan terhadap perempuan dan anak di Makuku Utara terus menunjukkan peningkatan namun penanganannya justru lamban dilakukan oleh penegak hukum.
Senator politik gagasan itu mencontohkan beberapa kasus terjadi di Halmahera Selatan. Di sana, kata dia, sejumlah anak sekolah justru jadi korban pencabulan oleh oknum gurunya sendiri. Dia pun mendesak agar institusi pendidikan mengambil langkah penyelesaian.
“Selain kepolisian, kita berharap kasus semacam ini juga jadi perhatian institusi pendidikan. Saya harap ibu gubernur dan kadis pendidikan, sebagai pengambil kebijakan, bertindak tegas. Sehingga ada penanganan dan intervensi.”
“Kemudian harus ada langkah-langkah lebih jauh agar ke depan kasus serupa tidak terjadi lagi. Ini kan kasusnya sudah berulang, artinya ada problem dalam cara kita mengelola sistem pendidikan kita. Saya minta oknum-oknum guru tersebut disanksi secara tegas,” sambungnya.
Graal menegaskan bahwa kedaruratan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi dengan membentuk tim dan mendampingi para korban kekerasan sehingga kasus tersebut tak berulang di masa mendatang.
Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, didesak copot Penjabat (Pj.) Kepala Desa Gorua Selatan,…
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate akan meluncurkan buku Halmahera Jangan Dijual pada Sabtu, 14 Juni…
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara kembali menjatuhkan sanksi tegas terhadap salah satu anggotanya yang terbukti…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku…
Malut United FC sebagai sebuah klub profesional merasa dirugikan karena disangkutpautkan dengan kasus korupsi yang…
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara menangkap dua orang karyawan PT Harita Group yang…