Kelapa LPP Kelas III Ternate saat diwawancarai awak media. Foto: Samsul L
Kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate, Maluku Utara, resmi berganti. Jabatan Kepala LPP kini dipegang oleh Agustina, menggantikan pejabat sebelumnya, Nona Ahmad. Serah terima jabatan (sertijab) digelar pada Selasa, 3 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Agustina menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di lingkungan LPP, khususnya dalam mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba dan telepon genggam.
“Kami telah melakukan deklarasi anti narkoba dan anti-handphone, dan ini akan menjadi fokus utama dalam kepemimpinan saya,” ujar Agustina.
Ia menyatakan, seluruh petugas telah sepakat untuk menjalankan pengawasan ketat demi mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan LPP. Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh dan berlapis.
“Jika ada oknum petugas yang kedapatan mencoba meloloskan barang terlarang untuk digunakan oleh warga binaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat,” tegasnya.
Selain peningkatan pengawasan, Agustina juga berkomitmen untuk menjalankan 13 program akselerasi pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Maluku Utara, Said Mahdar.
“Untuk memajukan lembaga ini, kami akan mendorong pelaksanaan 13 program, termasuk pengembangan UMKM dan ketahanan pangan bagi warga binaan,” pungkasnya.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), pengelola Tambang Emas Gosowong menyalurkan 61 ekor sapi untuk masyarakat…
Warga Desa Gorua Selatan, Tobelo Utara, Halmahera Utara, mendapat hewan kurban dari Kepala Kepolisian Daerah…
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) yang jatuh pada tanggal 5…
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pulau Morotai, Reagen R. Somampow,…
Momen hari lingkungan Hidup Sedunia tepat pada Kamis 5 Juni tahun ini, juga menjadi berkah…
Warga mendesak aparat penegak hukum untuk menghentikan proyek terminal khusus atau jetty milik PT Sambiki…