Kajari Halbar saat diberikan kesempatan bertanya dalam FGD. Pertanyaan ditujukkan kepada Margarito. Foto: Samsul/cermat
Kajari Halmahera Barat, Kusuma Jaya Bulo buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan sapi kurban tahun 2021 melalui dana desa.
Hal itu disampaikan Kasuma Jaya saat menanggapi pertanyaan Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis, dalam FGD yang digelar Kejati Maluku Utara bersama Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
“Inspektorat ini menjadi anak buah Bupati. Yang terjadi di Halmahera Barat, saya yakin teman-teman di Maluku Utara ini sudah tahu, soal pengadaan Sapi, yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati,” kata Kusuma, Kamis, 14 September 2023.
Kusuma mengaku pihaknya telah menyurat resmi kepada Inspektorat Halmahera Barat, atau APIP tetapi tidak ada balasan sama sekali.
“Inspektorat yang kita kasih surat tidak ada timbal balik. Akibatnya, tidak ada juga timbal balik hukum dari APIP yang diminta oleh APH,” sesalnya.
Kusuma juga memperingatkan mengenai nota sepahaman. Kepada APIP, ia minta jangan sembarangan membaca aturan, termasuk mensosialisasi hal yang tidak benar kepada Kades-kades, karena akan menjadi benturan.
“Kejaksaan milik kita semua, membantu pemerintah, kalau disosialisasikan di bawah bikin gaduh ini yang repot,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, terutama soal pengadaan sapi, Margarito mengatakan jika pihak Kejari Halmahera Barat memiliki keyakinan yang kuat adanya penyalahgunaan anggaran daerah, maka harus disidik.
“Saya siap backup Anda (Kejari) Saya ingin melihat ada perubahan di kampung halaman saya,” tegasnya dan mengakhiri.
——–
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Dinas Pendidikan (Disdik) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, berkomitmen mendorong kurikulum bahasa daerah masuk dalam…
Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menerima kunjungan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Agromaritim…
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, AKP Farha, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pengendara, untuk…
Dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, jajaran Kantor Pertanahan (Kantah)…
Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh proses pengelolaan anggaran…
Dapur Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin,…