Kajari Halbar saat diberikan kesempatan bertanya dalam FGD. Pertanyaan ditujukkan kepada Margarito. Foto: Samsul/cermat
Kajari Halmahera Barat, Kusuma Jaya Bulo buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan sapi kurban tahun 2021 melalui dana desa.
Hal itu disampaikan Kasuma Jaya saat menanggapi pertanyaan Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis, dalam FGD yang digelar Kejati Maluku Utara bersama Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
“Inspektorat ini menjadi anak buah Bupati. Yang terjadi di Halmahera Barat, saya yakin teman-teman di Maluku Utara ini sudah tahu, soal pengadaan Sapi, yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati,” kata Kusuma, Kamis, 14 September 2023.
Kusuma mengaku pihaknya telah menyurat resmi kepada Inspektorat Halmahera Barat, atau APIP tetapi tidak ada balasan sama sekali.
“Inspektorat yang kita kasih surat tidak ada timbal balik. Akibatnya, tidak ada juga timbal balik hukum dari APIP yang diminta oleh APH,” sesalnya.
Kusuma juga memperingatkan mengenai nota sepahaman. Kepada APIP, ia minta jangan sembarangan membaca aturan, termasuk mensosialisasi hal yang tidak benar kepada Kades-kades, karena akan menjadi benturan.
“Kejaksaan milik kita semua, membantu pemerintah, kalau disosialisasikan di bawah bikin gaduh ini yang repot,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, terutama soal pengadaan sapi, Margarito mengatakan jika pihak Kejari Halmahera Barat memiliki keyakinan yang kuat adanya penyalahgunaan anggaran daerah, maka harus disidik.
“Saya siap backup Anda (Kejari) Saya ingin melihat ada perubahan di kampung halaman saya,” tegasnya dan mengakhiri.
——–
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Hasil seleksi PPPK tahap kedua di Pulau Morotai, Maluku Utara, masih belum diumumkan oleh Badan…
Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Halmahera Tengah (Halteng) menggelar kegiatan safety riding and driving…
Oknum anggota Polres Pulau Morotai, berinisial MR, resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH buntut…
Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Gadja Mada (UGM) menyiapakan setidaknya empat program pengembangan pertanian di Kecamatan…
Rakerda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara secara resmi dibuka oleh E…
Dinas Transmigrasi Pulau Taliabu, Maluku Utara, memastikan ada optimalisasi sektor serapan retribusi Tenaga Kerja Asing…