News

Literasi Pemilu Menjaga Demokrasi yang Sehat

Seluruh lapisan masyarakat bertugas mengemban tanggung jawab pengawasan Pemilu demi menjaga sehatnya demokrasi di Indonesia, terutama di Maluku Utara.

Pemahaman tentang aktifnya masyarakat turut serta dalam pengawasan Pemilu ini mengemuka dalam giat Pembelajaran Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Literasi Kepemiluan yang digelar Bawaslu Kota Ternate, pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Kegiatan ini dinarasumberi oleh Mahmud Ici, penggiat pers dan akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muhammad Tabrani. Selain kalangan pers, acara ini pun diramaikan oleh perwakilan OKP, mahasiswa dan komunitas.

Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan mengatakan, menjaga stabilitas demokrasi sejatinya merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat.

 

Pemilu, bagi Sahlan, bukan hanya milik para penyelenggaranya dan partai politik, karena itu, untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, seluruh pihak harus dilibatkan.

“Sehingga ini menjadi penting dan kami berkolaborasi dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi proses pemilu secara partisipatif,” terangnya.

Dari pandangan media massa, Mahmud Ici menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Media juga dapat memengaruhi aspek politik secara global.

“Sebagai masyarakat pembaca, kita perlu menyaring informasi yang disampaikan media massa secara terbuka, baik isu politik Nasional maupun lokal,” jelasnya.

Media massa selalu memiliki aspek lain yang dapat membahayakan penerima informasinya. Hal itu bisa terjadi jika berita yang dibaca mengalami disinformasi dan misinformasi.

Baca Juga: 5 Maklumat Bangsa Fagogoru: Bentuk Provinsi Baru hingga Pengelolaan Tambang yang Berpihak

Menurut Ici, Pilkada 2007 di Kota Ternate lalu menjadi bukti di mana saat media arus utama dibagi menjadi dua kubu yang mendukung kandidatnya masing-masing.

“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi, dan media harus berperan menghasilkan berita yang baik dan sehat,” cetusnya.

Sementara akademisi Muhammad Tabrani menuturkan bahwa program pengawasan pemilu partisipatif adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan partisipatif dan literasi Pemilu.

“Ini bertujuan untuk mendorong warga negara agar lebih aktif dalam mengawasi proses politik, terutama di Kota Ternate yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu yang cukup tinggi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi selama Pemilu,” jelas Tabrani.

———

Penulis: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Gerindra Patuhi Putusan BK DPRD, Siapkan Proses PAW Nurjaya Ibrahim

Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…

13 jam ago

Jaksa Agung Lantik Roberthus Tacoy sebagai Kajati Malut, Sufari Dipromosi ke Jamwas

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…

13 jam ago

Pemprov Klaim Kemiskinan di Malut Menurun Berkat Pengentasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…

17 jam ago

Pagar Dibongkar TNI AU, Warga Pemilik Lahan Lingkar Bandara Morotai Protes

Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…

21 jam ago

Kuasa Hukum Nurjaya Ajukan Keberatan soal Putusan BK DPRD Ternate

Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…

21 jam ago

Kapolda Malut Luncurkan 7 Program Prioritas, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…

1 hari ago