Maluku Utara Masuk Fokus Penguatan Kampung Nelayan

---

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah saat ini menggeser arah kebijakan pangan nasional pada 2026 dengan menitikberatkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Strategi tersebut dilakukan melalui pembangunan 2.000 kampung nelayan, pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan, termasuk di Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Menko Zulkifli dalam agenda konferensi pers usai rapat bersama para kepala daerah di Bela Hotel Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Ia, sebelumnya, pemerintah telah berhasil menjaga ketahanan pangan berbasis karbohidrat. Karena itu, pada 2026 pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada pengentasan kemiskinan, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

“Tahun lalu kita sudah berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini, sesuai arahan Bapak Presiden, fokus pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan nelayan,” kata Zulkifli kepada wartawan.

Zulkifli menilai bahwa saat ini tingkat kesejahteraan nelayan masih tertinggal dibandingkan petani. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai 127, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di kisaran 103.

“Pemerintah menargetkan NTN dapat meningkat hingga 120 dalam satu tahun ke depan. Target itu akan didorong melalui penguatan infrastruktur perikanan, akses pasar, serta kelembagaan ekonomi nelayan,” katanya.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan 2.000 kampung nelayan. Setiap kampung akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai nelayan hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok perikanan sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan ketika menjual hasil tangkapan.

“Jadi kalau sudah ada cold storage, nelayan tidak perlu menjual hasil tangkapannya saat harga sedang rendah. Ikan dapat disimpan terlebih dahulu sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik,” jelasnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga hasil tangkapan nelayan.

Koperasi tersebut, kata dia, akan menyerap hasil tangkapan ketika harga ikan turun. Hasil tangkapan itu juga dapat dipasok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya sektor tangkap, pemerintah juga memperluas ketahanan pangan melalui pengembangan kawasan budidaya ikan tematik di sekitar 40.000 desa yang memiliki potensi lahan. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi protein nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat desa.

“Koperasi diperkirakan dapat menyerap sekitar 20 tenaga kerja, sementara budidaya ikan tematik mampu menyerap sedikitnya enam tenaga kerja di setiap lokasi. Dengan begitu, anak-anak muda di desa memiliki kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi itu, Zulkifli juga meminta percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.