Miris! 9 Tahun SMP Bido Morotai Tak Punya Gedung Sekolah: Kami Numpang Belajar

Nasib malang harus menimpa siswa dan siswi SMP BPD Bido di Pulau Morotai, Maluku Utara. Sembilan tahun sudah mereka harus numpang belajar di gedung sekolah dasar untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tak seperti kebanyakan sekolah di Indonesia yang memiliki gedung belajar mewah. Sejak berdiri pada 2015, SMP Bido memang belum memiliki gedung yang layak.

Elyyani Dirk, Kepala Sekolah SMP Bido sekaligus pendiri sekolah ini, menceritakan bahwa dirinya harus mengajukan kredit ke Bank sebesar Rp100 juta usai lulus sebagai PNS.

Dari kredit itu, ia pun mengurus izin operasional atau akta pendirian sekolah dengan tujuan membantu warga Bido agar anak-anak mereka bisa bersekolah.

Hingga kini kegiatan belajar mengajar masih menggunakan ruang kelas milik SD GMIH Bido Kecamatan Morotai Utara, Pulau Morotai, Maluku Utara dan dilaksanakan setiap jam 11.00 WIT secara bergantian setelah siswa dan siswi SD itu pulang.

“Dari 2015 SMP ini berdiri, jadi so (sudah) sekitar 9 tahun. Karena belum ada bangunan, sehingga masih pakai bangunan SD GMIH Bido,” ujar Elyyani kepada cermat, Sabtu, 01 Juni 2024.

Perjuangannya tak sampai di situ. Elyyani sempat mengusulkan pembangunan gedung sekolah ini berulang kali ke Kepala Dinas Pendidikan Pulau Morotai.

“Sudah sering kali sampaikan namun kita tidak memiliki lahan untuk bangunan, bahkan saya sudah sempat minta lahan ke kades cuman entahlah bagaimana, yang pasti tidak ada jawaban,” tutur dia.

“Jadi saya rencana mo kase negeri sudah ni sekolah so lala to deng swasta, tadi saya baru dari pak Ujang, Kadis Pendidikan,” katanya lagi.

Jumlah siswa keseluruhan sekolah ini adalah 60 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Untuk kelas 3 itu jumlahnya 14 dan semuanya sudah lulus.

“Jumlah siswa itu 60 karena yang 14 orang itu sudah tamat, jadi sisa 46 orang gabungan antara kelas 1 sama kelas 2,” tuturnya.

Ia bilang, sementara proses untuk pengambilan ijazah karena di tanggal 10 nanti akan ada pengumuman kelulusan serentak.

“Jumlah guru kami ada 8 orang, statusnya honorer, kecuali saya yang merupakan  PNS. Saya sendiri membayar pegawai honor pakai dana bos samua, hanya ada satu saja yang honor daerah,” ujarnya.

Dia berharap agar Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan, dan bahkan PJ Bupati bisa menyediakan anggaran pembayaran lahan maupun membangun bangunan sekolah mereka.

“Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Mari bantu mereka,” tutupnya.