Ngopi Bareng, Asrul Rasyid Minta Masukan Jurnalis untuk Bangun Maluku Utara

Peran jurnalis sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena dari kerja-kerja jurnalis, masyarakat mendapat informasi atau pengetahuan tentang kondisi pembangunan.

Hal itu disampaikan Asrul Rasyid Ichsan, calon Wakil Gubernur Maluku Utara yang mendampingi calon Gubenur Husain Alting Sjah saat menggelar Ngopi Bareng Bersama jurnalis di Rotasi Coffe, Selasa, 10 September 2024.

Baginya, kerja-kerja jurnalis tidak mudah, karena harus bergelut dengan berbagai kondisi di lapangan lalu mengabarkannya ke publik baik lewat tulisan maupun audio visual. Jurnalis, menurutnya, adalah mata dan telinga publik, yang berperan mengabarkan apa yang dilakukan atau yang diabaikan oleh pemerintah.

“Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam kerja-kerja pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan peran jurnalis,” kata Asrul.

Itu juga mengapa, dalam kegiatan diskusi ini, Asrul berkeinginan mendengar cerita atau curhatan dari jurnalis untuk menjadi bagian dari pikiran mereka dalam memimpin Provinsi Maluku Utara ke depan.

“Saya ingin mendengar curhatan dari jurnalis untuk menjadi bagian dari pikiran menuju jalan kebaikan Maluku Utara seperti apa. Saya terbuka menerima masukan, kritik dan saran untuk Maluku Utara ke depan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asrul yang juga merupakan Sekretaris DPD PDI-P Maluku Utara itu, meminta jurnalis bercerita pelbagai masalah dan potensi sumber daya alam di Maluku Utara.

“Torang bisa bacrita sumber daya alam, investasi, lingkungan hidup, UMKM, peluang tenaga kerja. Terutama ketika tenaga kerja yang banyak masuk dari luar apa yang kita lakukan,” tutur Asrul.

Asrul juga menyoroti kebebasan jurnalis yang belakangan kurang membaik. Ada beberapa jurnalis yang diintimidasi bahkan tak sedikit yang mendapat kekerasan saat menjalankan aktivitas peliputan.

“Jurnalis memiliki fungsi kontrol terhadap kerja-kerja pemerintah sehingga ada balance. Kalau kepala daerah yang alergi terhadap jurnalis berarti ada indikasi otoriter. Itu yang kita hindari. Kita harus memberi ruang karena peran jurnalis diatur dalam Undang-undang,” tandasnya.