Ombudsman Malut Akan Pantau Penerimaan Siswa Baru, Pastikan Tak Ada Siswa Titipan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait untuk membahas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Rapat yang berlangsung Selasa, 17 Juni 2025, ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Ternate, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, serta Kementerian Agama Kota Ternate.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah keberadaan siswa titipan, yang kerap mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Rapat ini tidak hanya membahas teknis pelaksanaan SPMB, tetapi juga untuk mengantisipasi praktik siswa titipan, terutama yang memanfaatkan pengaruh jabatan orang tua mereka untuk melompati prosedur yang sah,” tegas Koordinator Pengawasan SPMB Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Abdy Kusuma.

Ia bilang, praktik seperti ini sangat tidak pantas dan mencoreng nilai-nilai pendidikan yang inklusif, profesional, serta berkeadilan.

Dalam rapat tersebut, disepakati pula komitmen dari masing-masing instansi untuk menyediakan kanal pengaduan terkait pelaksanaan SPMB. Ombudsman juga meminta agar pelaksanaan SPMB ke depan lebih transparan, khususnya dalam sistem pendaftaran online.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kota Ternate juga meminta Ombudsman untuk ikut terlibat langsung dalam pemantauan pelaksanaan SPMB tahun ini.

“Kami akan melakukan pengawasan dari tahap pra-SPMB, pelaksanaan, hingga pasca-SPMB, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” ujar Abdy.

Rencananya, tim dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara akan turun langsung ke sejumlah satuan pendidikan di Kota Ternate untuk memantau jalannya proses penerimaan murid baru. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir praktik maladministrasi, serta menjaga integritas sistem pendidikan di Maluku Utara.