News

Pemda Taliabu Mulai Cairkan THR untuk ASN dan P3K

Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu, Maluku Utara, mulai melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun Anggaran 2025.

Total nilai yang dibayarkan kepada 1.221 PNS dan 609 PPPK Pemda Pulau Taliabu sebesar Rp.7.383.659.557,-00.

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025.

Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu Basiludin Labesi mengatakan, kebijakan itu telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Menurutnya, ketentuan PP Nomor 11 tahun 2025, THR yang dibayarkan kepada PNS dan PPPK berdasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2025.

“Akan tetapi dalam aturan yang sama juga mengatur tentang THR yang dibayarkan kepada PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun,” kata Basiludin, Rabu, 26 Maret 2025.

Dalam pasal 9 ayat 14, kata Basiludin, PP Nomor 11 tahun 2025, dijelaskan bahwa THR dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku pada ketentuan berdasarkan bulan bekerja (masa kerja) dengan formula, masa kerja dikalikan penghasilan satu bulan.

“Jadi, PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan kerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima,” jelasnya.

“Contohnya, Jika masa kerja 10 bulan THR sama dengan 10/12 dikalikan Gaji Pokok tambah Tunjangan. Jika masa kerja 9 bulan, THR sama dengan 9/12 kali Gaji Pokok tambah tunjangan,” tambahnya.

Itu artinya, kata dia, PPPK pada pengangkatan tahun 2024 menerima THR tidak sama dengan PPPK yang diangkat pada tahun 2022 dan 2023.

“Jika ada PPPK yang merasa hak mereka di kurangi silahkan datang ke dinas DPKAD untuk meminta penjelasan secara detail tentang besaran THR dan Gaji 13 yang di terima,” tutupnya.

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

2 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

3 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

4 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

8 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

9 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

10 jam ago