Pemkab Haltim Tanggapi Ketidakhadiran Bupati di Forum Adat Sangadji Bicoli

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) merespons ketidakhadiran bupati dalam pertemuan Forum Adat II Sangadji Bicoli yang digelar pada Rabu, 21 Januari kemarin.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Haltim, Yusuf Talib, menjelaskan bahwa absennya kepala daerah dalam forum tersebut lantaran undangan yang ditujukan hanya kepada bagian umum pemerintah, bukan kepada bupati.

Yusuf mengaku tidak mempersoalkan hal itu secara berlebihan, sebab menurutnya, forum tersebut hanya sebuah hajatan adat. “Itu bukan hajatan Pemda, sifatnya hajatan saja, hajatan adat,” kata Yusuf saat dihubungi cermat, Kamis, 22 Januari 2026.

Sebelumnya, kata dia, pelaksana kegiatan tersebut memang melayangkan surat undangan yang ditujukan kepada bagian umum. Ia menyebut bupati sendiri sebenarnya berkeinginan menghadiri.

“Undangan sih ada, masuk di bagian umum. Tapi saya sudah cek, dan undanganya (yang diundang) hanya bagian umum, tidak ada bupati. Jadi langsung tanya ke pihak panitia. Karena pak bupati sebenarnya mau sekali hadiri kegiatan itu,” ungkap Yusuf.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Pelaksana Forum Adat, Ahmad Jafar mengaku sebaliknya. Ia bilang dirinya bersama Sangaji Bicoli dan Ketua LSM Fala Lamo telah memastikan undangan tersebut sampai ke tangan bupati.

“Lima hari sebelum kegiatan dilaksanakan, saya sendiri bersama Sangaji Bicoli dan Ketua LSM Fala Lamo mengantar langsung undangan bupati ke kantor bupati di Maba,” tegas Jafar.

Langkah ini diambil panitia justru untuk menghindari potensi masalah administrasi atau klaim ketidakhadiran di kemudian hari. Saat tiba di kantor, Jafar mengaku sempat berkoordinasi dengan petugas di sana dan menanyakan keberadaan Bupati serta wakil bupati, namun keduanya sedang tidak berada di tempat.

“Kami diarahkan ke bagian umum. Awalnya saya ragu menyerahkan langsung, tapi setelah berkoordinasi kembali dengan Sangaji, akhirnya undangan itu kami serahkan kepada petugas perempuan di bagian umum untuk segera ditindaklanjuti ke Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.

Polemik semakin meruncing ketika dua hari menjelang acara, pihak Pemkab mulai mempersoalkan status undangan tersebut. Jafar menceritakan sempat terjadi adu argumen dengan pihak bagian umum yang menuduh panitia melakukan kesalahan distribusi undangan.

“Anehnya, beberapa menit setelah Sultan Tidore tiba di lokasi acara, mereka (pihak Pemda) mengonfirmasi ulang bahwa undangan untuk bupati baru saja ditemukan. Ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian serius di internal birokrasi mereka,” ungkap Jafar dengan nada kecewa.

Bagi Jafar dan masyarakat Bicoli, kehadiran Sultan Tidore adalah peristiwa sakral yang seharusnya mendapat penghormatan dari pemerintah daerah sebagai mitra adat.

Ketidakhadiran Bupati—yang oleh Humas disebut karena masalah protokoler undangan dinilai Jafar sebagai cermin kurangnya keseriusan pemerintah dalam memperhatikan tatanan adat di Halmahera Timur.

“Mustahil kegiatan sebesar forum adat ini, dengan kehadiran orang nomor satu di Kesultanan Tidore, kami tidak mengundang orang nomor satu di Halmahera Timur. Itu sangat tidak masuk akal,” katanya.