News

Pj Gubernur Maluku Utara Akui Kasih Uang ke AGK untuk Bantu Warga yang Susah

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 15 orang saksi dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), Rabu, 5 Juni 2024.

Sayangnya, dari 15 orang saksi yang telah dijadwalkan, hanya 4 orang yang hadir. Sementara 11 orang lainya terkonfirmasi sedang di luar daerah, sakit, dan sedang naik haji.

4 orang yang hadir untuk diperiksa sebagai saksi itu. Mereka di antaranya Pj. Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali, Sekretaris Balitbangda Idwan Asbur Bahar, dan 1 orang wiraswasta, Suhadrison Abdul Halim.

“Dijadwalkan 15 orang saksi, tetapi sampai saat ini yang terkonfirmasi dan sudah hadir itu 4 orang,” jelas salah satu JPU KPK.

Pj Gubernur Samsudin memang mengakui terdakwa AGK meminta uang kepada dirinya. Uang itu, ada yang terdakwa meminta langsung ada juga melalui orang lain.

“Orang lain itu Sespri, namanya Fajrin, itu yang saya ingat,” jelas Samsudin.

Samsudin menambahkan, ada beberapa kejadian ia ingat pasti. Waktu itu, kata ia, Fajrin menghubungi dirinya dan mengatakan terdakwa sedang berada di dalam ruangan saat masih menjabat Gubernur Maluku Utara, dan banyak tamu yang sering datang.

“Beliau (terdakwa) kehabisan uang untuk memberikan kepada masyarakat yang sedang kesusahan. Beliau bilang kalau Pak Sekda ada uang ia meminta untuk memberikan kepada masyarakat yang datang,” akuinya.

Sekda Maluku Utara ini bilang, ketika berada di kantor, ia langsung memberikan uang tunai kepada Fajrin, tetapi ada juga dikirim melalui rekening.

“Kalau saya menghadap untuk melaporkan mengenai pekerjaan, beliau sampaikan Pak Sekda tolong banyak tamu diluar. Mereka datang itu untuk minta uang karena lagi kesusahan. Minta tolong untuk dibantu,” katanya.

Uang yang paling rendah yang diberikan kepada terdakwa AGK itu hanya Rp 2 juta, Samsudin mengakui karena tamu saat itu hanya tinggal seorang.

“Paling rendah Rp 2 juta dan paling tinggi itu Rp 25 juta,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

OJK Malut Bangun Koordinasi Cepat Lintas Lembaga Usai Terima Laporan Investasi Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara langsung bergerak lakukan upaya penanganan dugaan investasi ilegal…

9 menit ago

JMSI Malut Audiensi dengan Wamen HAM di Jakarta Bahas Penguatan HAM

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Maluku Utara melakukan audiensi dengan Kementerian…

26 menit ago

TMMD ke-127 di Morotai Resmi Dibuka, Fokus Percepatan Pembangunan Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)…

1 jam ago

Kasus Narkoba Sipir Lapas Ternate Mandek Bertahun-tahun, BNNP Malut Akhirnya Buka Suara

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara akhirnya buka suara terkait penanganan kasus narkotika jenis…

6 jam ago

Dana BOS Tahap Awal 2026 di Morotai Capai Rp5 Miliar Lebih

Dinas Pendidikan Pulau Morotai, Maluku Utara mencatat total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama…

9 jam ago

Munggahan dan Ruwahan: Bahasa Budaya untuk Menyambut Ramadan

Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…

9 jam ago