News

Pj Gubernur Maluku Utara Akui Kasih Uang ke AGK untuk Bantu Warga yang Susah

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 15 orang saksi dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), Rabu, 5 Juni 2024.

Sayangnya, dari 15 orang saksi yang telah dijadwalkan, hanya 4 orang yang hadir. Sementara 11 orang lainya terkonfirmasi sedang di luar daerah, sakit, dan sedang naik haji.

4 orang yang hadir untuk diperiksa sebagai saksi itu. Mereka di antaranya Pj. Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali, Sekretaris Balitbangda Idwan Asbur Bahar, dan 1 orang wiraswasta, Suhadrison Abdul Halim.

“Dijadwalkan 15 orang saksi, tetapi sampai saat ini yang terkonfirmasi dan sudah hadir itu 4 orang,” jelas salah satu JPU KPK.

Pj Gubernur Samsudin memang mengakui terdakwa AGK meminta uang kepada dirinya. Uang itu, ada yang terdakwa meminta langsung ada juga melalui orang lain.

“Orang lain itu Sespri, namanya Fajrin, itu yang saya ingat,” jelas Samsudin.

Samsudin menambahkan, ada beberapa kejadian ia ingat pasti. Waktu itu, kata ia, Fajrin menghubungi dirinya dan mengatakan terdakwa sedang berada di dalam ruangan saat masih menjabat Gubernur Maluku Utara, dan banyak tamu yang sering datang.

“Beliau (terdakwa) kehabisan uang untuk memberikan kepada masyarakat yang sedang kesusahan. Beliau bilang kalau Pak Sekda ada uang ia meminta untuk memberikan kepada masyarakat yang datang,” akuinya.

Sekda Maluku Utara ini bilang, ketika berada di kantor, ia langsung memberikan uang tunai kepada Fajrin, tetapi ada juga dikirim melalui rekening.

“Kalau saya menghadap untuk melaporkan mengenai pekerjaan, beliau sampaikan Pak Sekda tolong banyak tamu diluar. Mereka datang itu untuk minta uang karena lagi kesusahan. Minta tolong untuk dibantu,” katanya.

Uang yang paling rendah yang diberikan kepada terdakwa AGK itu hanya Rp 2 juta, Samsudin mengakui karena tamu saat itu hanya tinggal seorang.

“Paling rendah Rp 2 juta dan paling tinggi itu Rp 25 juta,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

cermat

Recent Posts

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The Iconomics

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Popular Government Institution 2025 dari…

26 menit ago

Ketika Antam Tinggalkan Kerusakan Tanpa Kontribusi Berarti di Halmahera Timur

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Aneka Tambang (Antam)…

2 jam ago

Ghifari Bopeng Kena Somasi PT Apollu Nusa Konstruksi soal Utang 1,3 Miliar

PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…

14 jam ago

Jejak Harmonis Alam dan Tambang Emas Gosowong

Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…

15 jam ago

Kongsi Gigs dan Suara Perlawanan dari Right Chambers untuk 11 Warga Adat Sangaji

Kongsi Gigs: Music, Football, Culture di Ternate, Maluku Utara, bukan sekadar acara manggung. Acara ini…

16 jam ago

FORMAT PRAGA Serahkan Dokumen Laporan Mafia Tambang ke KPK

Perwakilan massa Aksi Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (FORMAT PRAGA) akhirnya menyerahkan…

17 jam ago